Pemprov Kalsel Gugat Mendagri Soal Lari-Larian

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru akhirnya mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) terhadap surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait Pulau Lari-Larian. <p style="text-align: justify;">Gubernur Kasel Rudy Ariffin di Banjarmasin, Senin mengatakan, gugatan tersebut akan dimasukkan ke MA setelah tanggal 15 Desember 2012, tepatnya setelah tim Pemprov Kalsel bertemu dengan tokoh-tokoh Kalsel di Jakarta.<br /><br />Keputusan tersebut, kata dia, berdasarkan hasil pertemuan Gubernur dan Pemimpin Daerah Kalsel antara lain Kapolda Kalsel, dengan tokoh masyarakat serta pakar hukum di kediaman Gubernur Kalsel, Senin siang.<br /><br />"15 Desember kita akan mengadakan pertemuan dengan tokoh Kalsel di Jakarta setelah itu gugatan langsung dimasukkan ke MA," katanya.<br /><br />Beberapa tokoh yang diundang hadir pada pertemuan tersebut antara lain, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, Deny Indrayana, anggota DPR-RI, anggota DPD dan beberapa tokoh Kalsel lainnya untuk mengadakan konsultasi.<br /><br />Selain itu tambah dia, tokoh masyarakat Kabupaten Kotabaru juga akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk merebut kembali Pulau Lari-Larian yang berdasarkan penetapan Mendagri masuk wilayah Sulawesi Barat.<br /><br />Menurut Gubernur, dalam gugatan tersebut akan disertakan sekitar 57 bukti dokumen yang menguatkan bahwa Pulau Lari-Larian, menurut warga Kalsel atau Lerek-Lerekkan menurut warga Sulawesi Barat masuk wilayah Kalsel.<br /><br />Bukti-bukti tersebut antara lain, dokumen nasional dan internasional berupa peta yang ada sejak kerajaan Inggris yang menyebutkan Lari-Larian masuk wilayah Kalsel.<br /><br />Dalam peta tersebut, kata dia, tidak disebutkan adanya Pulau Lerek-Lerekkan sebagaimana diklaim oleh Sulawesi Barat.&lt;br /><br />"Kita akan berjuang untuk mendapatkan kembali Pulau Lari-Larian dengan cara damai sesuai dengan koridor hukum yang ada," katanya.<br /><br />Dengan demikian, kondisi masyarakat tetap terjaga, tidak terpengaruh adanya persoalan batas wilayah ini.<br /><br />Pemerhati hukum yang masuk dalam tim penyusunan gugatan Masdari Tasmin mengatakan, dengan bukti-bukti yang terkumpul pihaknya optimistik bisa memenangi gugatan tersebut.<br /><br />"Bukti-bukti dan dokumen yang kita sampaikan cukup kuat, Insya Allah kita bisa menang," katanya.<br /><br />Gugatan ke MA kata dia, dilakukan oleh Gubernur dan DPRD Kalsel, kemudian bupati dan DPRD Kotabaru serta tokoh masyarakat.<br /><br />Sedangkan gugatan ke PTUN, kata dia, akan dilakukan oleh masyarakat nelayan tradisional Kotabaru melalui beberapa orang pengacara yang ditunjuk. <strong>(phs/Ant)</strong></p>