Pemprov Kalteng Berlakukan Neraca Aset

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah terus memberlakukan pendataan aset pemerintah menggunakan neraca. <p style="text-align: justify;">Kepala Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Dra Susie di Palangka Raya, Kamis mengatakan sebelum tahun 2006 pendataan aset tidak berdasarkan neraca, sehingga hal ini sulit untuk memantau keberadaan barang invetaris milik pemerintah provinsi. <br /><br />Dengan mulai diberlakukannya barang inventaris milik pemerintah provinsi setiap tahunnya, maka dalam perhitungan aset yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, akan menjadi mudah. <br /><br />"Dalam perhitungan neraca itu yang lebih dipertanyakan BPK-RI adalah aset tetap yang dimiliki pemerintah provinsi Kalteng sesuai dengan anggaran yang terdapat pada APBD," ucapnya. <br /><br />Dijelaskan, dalam menentukan aset sendiri, neraca merupakan patokan bagi pemerintah dan dalam pelaporan itu sendiri harus jelas. Sehingga dalam pemeriksaan nantinya tidak lagi menjadi pertanyaan. <br /><br />Dalam pelaporan melalui neraca itu sendiri harus sesuai dengan perundang-undangan, kalau tidak sesuai ini yang tidak boleh. <br /><br />Terpisah, Kepala Inspektorat Kalteng, Dra Effrensia LP Umbing, mengatakan, dalam pelaporan administrasi anggaran maupun aset pemerintah provinsi memerlukan waktu yang cukup lama dan perlu kehati-hatian. <br /><br />"Pemeriksaan administrasi yang dilakukan BPK-RI itu bisa berulang-ulang, karena tindaklanjut pemeriksaan itu dilakukan tidak sempurna," katanya. <br /><br />Kemudian, sambung dia, evaluasi yang dilakukan BPK-RI sendiri dilakukan persemester dan dari temuan dari hasil pemeriksaan itu sendiri tidak semuanya merupakan kerugian negara. Namun, bisa saja karena kesalahan administrasi saja. <br /><br />Kalau kesalahan administrasi biasanya diselesaikan dalam waktu lama, sedangkan temuan kerugian negara biasanya cepat diselesaikan, katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>