Pemprov Kalteng Mengaku Optimal Selesaikan Sengketa Lahan

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengklaim atau mengaku telah optimal menyelesaikan berbagai sengketa lahan antar masyarakat dengan perusahaan besar swasta yang banyak terjadi di wilayah setempat. <p style="text-align: justify;">Upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya dengan membentuk Tim Pencegahan, Penertiban, Penanganan dan Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan, kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di Palangka Raya, Selasa.<br /><br />"Saya juga telah menyurati Wali kota/Bupati, dan penerbitan Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2014. Semua itu bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa lahan yang ada di Kalteng," ucapnya.<br /><br />Dikatakan, tim yang telah dibentuk bertujuan mengkoordinasikan penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik perkebunan dengan melibatkan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.<br /><br />Selain itu, lanjut Gubernur Kalteng, tim tersebut juga mensosialisasikan peraturan maupun perundang-undangan tentang Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan.<br /><br />“Tidak hanya itu, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Gangguan Usaha Perkebunan harus dilakukan 13 kabupaten kota. Itu tujuan sekaligus tugas Tim yang telah dibentuk,” kata Teras.<br /><br />Dia mengatakan mengenai disuratinya Bupati/Wali Kota karena setiap permasalahan gangguan usaha perkebunan berawal dari pemberian atau penerbitan perizinan perusahan besar swasta.<br /><br />Bupati/Wali Kota juga harus membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/kota sampai perangkat terencah. Mulai dari camat, kepala desa/lurah, Dinas/Badan/satuan kerja Vertikal, perusahaan, tokoh adat, masyarakat dan aparat keamanan.<br /><br />“Hal itu dilakukan agar setiap penyelesaian kasus harus dilakukan secara musyawarah, mufakat untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan,” kata Teras.<br /><br />Orang nomor satu di provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” itu mengatakan mengenai penerbitan Pergub no12/2014 sebagai pedoman dalam menentukan dan menetapkan pola kemitraan usaha perkebunan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha berkebunan. <strong>(das/ant)</strong></p>