Pemprov Kesulitan Tutup 44 Rekening Daerah

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kesulitan menutup 44 rekening atas nama Pemerintah Provinsi karena terkendala aturan perbankan. <p style="text-align: justify;">Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dalam pertemuan dengan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI di <br /><br />Aula Abdi Persada Banjarmasin, Kamis (09/12/2010) mengatakan, peraturan perbankan mewajibkan penutupan rekening harus dilakukan oleh orang yang membuka rekening.<br /><br />Pernyataan gubernur tersebut menjawab adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berdasarkan data dari Bank BPD Kalsel yang kini bernama Bank Kalsel bahwa sejak 2008 ditemukan sekitar 44 rekening yang pembuka rekening telah meninggal dunia.<br /><br />Terhadap temuan tersebut, tambah Rudy, pihaknya telah menindaklanjuti dengan berusaha menutup seluruh rekening itu sesuai dengan catatan BPK.<br /><br />"Namun tidak bisa karena terkendala ketentuan perbankan yang menyatakan siapa yang membuka dia yang harus menutup," kata gubernur menanggapi pertanyaan anggota BAKN.<br /><br />Rekening tersebut, tambah dia, berasal dari penyerahan bendahara atas nama Pemprov Kalsel sebelumnya yang telah meninggal dunia.<br /><br />"Karena keberadaan rekening tersebut masih menjadi catatan BPK akan tetap kita perhatikan dan diusahakan untuk <br />ditertibkan," katanya.<br /><br />Sebelumnya, BPK memberikan opini penyelenggaraan keuangan Pemprov Kalsel adalah "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) salah satunya adalah karena masih belum tuntasnya persoalan adanya rekening tersebut.<br /><br />Opini tersebut dinilai oleh wakil Ketua BAKN DPR-RI Yahya Sacawiria merupakan opini yang lumayan bagus dan <br />diharapkan bisa ditingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).<br /><br />Selain itu, Yahya juga berharap ke depan penyelenggaraan administrasi keuangan Pemprov Kalsel ditertibkan dan catatan yang diberikan BPK segera ditindaklanjuti menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran.<br /><br />Sekretaris Daerah Mukhlis Gafuri mengatakan, masih adanya catatan terhadap laporan keuangan daerah antara lain juga disebabkan belum sinkron peraturan administrasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.<br /><br />"Selama ini ketentuan keuangan daerah dan pusat selalu tidak sesuai sehingga kondisi tersebut menyulitkan penyelenggaraan administrasi keuangan daerah," katanya.<br /><br />Diharapkan ke depan ada ketentuan yang jelas dari pemerintah pusat yang bisa dipegang sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda antara penilai satu dengan lainnya.<br /><br />Dengan adanya kepastian peraturan diharapkan perbedaan persepsi bisa dikurangi sehingga catatan kesalahan administrasi juga berkurang, katanya.<br /><br />Pernyataan Sekda tersebut dibenarkan oleh Yahya, bahwa penilaian keuangan daerah bukanlah penilaian untuk festival film Indoneisa (FFI) karena lain juri lain persepsi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>