JAKARTA, KN – Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan seluruh masyarakat di berbagai daerah memperoleh pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Dalam rangka optimalisasi penerapan SPM di Kalimantan Utara (Kaltara), Tim Penerapan SPM se-Kaltara menggelar audiensi dengan Tim Sekretariat Bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12).
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan akses pelayanan dasar kepada masyarakat berkontribusi besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Mengingat masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemudahan dan keterjangkauan pelayanan dasar, maka pembangunan berbasis SPM menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bersama,” ujar Bustan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu menggerakkan seluruh potensi sumber daya dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
Bustan menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan bahwa pelaksanaan urusan wajib dipisahkan antara urusan pelayanan dasar dan non-dasar. Pemisahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target SPM.
SPM sendiri merupakan pelayanan minimal yang wajib diberikan pemerintah melalui pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa capaian SPM Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Enam perangkat daerah pengampu SPM berhasil mencapai target 100 persen.
“Perangkat daerah tersebut ialah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Dinas Sosial,” jelasnya.
Atas capaian tersebut, Pemprov Kaltara berhasil meraih penghargaan SPM Award 2025 dengan kategori Kinerja Terbaik Provinsi Regional Kalimantan pada 23 Mei 2025 di Jakarta.
Bustan menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri atas dukungan yang diberikan, sehingga Pemprov Kaltara dapat mencapai hasil tersebut.
“Pemprov Kaltara akan terus meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat melalui kreativitas dan inovasi yang maksimal serta profesional, demi mewujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan berbasis sumber daya lokal,” tutupnya. (dkisp)
