Pemulangan TKI Bermasalah Bukan Kewenangan BP3TKI Nunukan

oleh

Pemulangan TKI bermasalah (dideportasi) dari Pelabuhan Tawau, Sabah Malaysia ke Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kaltim bukan kewenangan Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) setempat. <p style="text-align: justify;">"Kami hanya berkewenangan mengembalikan mereka ke Malaysia bekerja apabila telah dilengkapi dokumen, dan perusahaan tempatnya bekerja sudah jelas," kata Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlidungan TKI (BP3TKI) Nunukan Pardamean Siahaan, di Nunukan, Senin.<br /><br />Sebenarnya, masalah TKI deportasi menjadi tanggungjawab Satuan Tugas (Satgas) TKI Bermasalah Kabupaten Nunukan untuk menjamin seluruh kebutuhannya selama berada di Kabupaten Nunukan.<br /><br />"Jika di antara mereka ada yang berkeinginan kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja, maka diuruskan dokumen resmi dan dicarikan perusahaan yang siap mempekerjakannya di Malaysia," ujarnya.<br /><br />Ia menambahkan bahwa kepada bagi TKI deportasi yang berkeinginan pulang ke kampung halamannya, maka dijamin dan dikembalikan melalui pembiayaan pemkab Nunukan.<br /><br />Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur banyak yang bekerja lagi di Malaysia tanpa menggunakan dokumen resmi (paspor).<br /><br />Ia membenarkan bahwa TKI yang baru saja dideportasi dari Malaysia, selalu dikembalikan ke Malaysia bekerja tanpa dilengkapi dokumen berupa paspor.<br /><br />Dan kondisi seperti ini, sudah berlangsung di Kabupaten Nunukan sejak dulu yang dilakukan oleh oknum pengurus TKI ilegal melalui "lubang’lubang tikus" melalui Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan.<br /><br />TKI deportasi itu, setiap tiba di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan dan telah dilakukan pendataan ulang, mereka langsung diambilalih atau dijamin oleh pihak yang mengaku keluarganya.<br /><br />"Namun kenyataannya, TKI deportasi tersebut menghilang di Kabupaten Nunukan tanpa diketahui keberadaannya," ujar Pardamean Siahaan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>