Peserta Penas KTNA Ke XIII yang berasal dari wilayah perbatasan dengan negara tetangga menyatakan akan meminta kepada Presiden SBY untuk membuat aturan atau kebijakan khusus bagi infrastruktur penunjang pertanian di perbatasan. <p style="text-align: justify;">Laporan reporter kalimantan-news, Ambrosius Murjani menjelaskan, keinginan tersebut disampaikan oleh peserta dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT dan Papua diacara rembug utama, Kamis (16/06/2011) kemarin.<br /><br />Menurut Murjani, dalam penyampaian peserta KTNA yang wilayahnya berbatasan darat dengan negara tetangga juga meminta agar wilayah perbatasan yang sering disebut sebagai beranda terdepan tidak dianggap sepert “dapur”.<br /><br />“Mereka menginginkan beranda terdepan itu tidak seperti dapur. Kalau disebut beranda artinya halaman depan. Nah yang mereka harapkan jangan sampai beranda tersebut hancur,” lapor Murjani.<br /><br />Ditambahkan, mereka mengakui sudah banyak kebijakan yang digelontorkan oleh pusat terkait dengan perbatasan, namun realitasnya kebijakan tersebut tidak menyentuh wilayah dan masyarakat diperbatasan.<br /><br />“Banyak kebijakan pemerintah pusat soal perbatasan tetapi tidak memperhatikan kondisi lapangan daerah di perbatasan,” kata Murjani.<br /><br />Untuk itulah, lanjutnya, dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan perbatasan pemerintah pusat harus juga melibatkan juga masyarakat petani yang tergabung dalam KTNA dimasing-masing kabupaten yang wilayahnya bersentuhan langsung dengan perbatasan negara.<br /><br />Daerah perbatasan, lapor Murjani juga meminta regulasi tentang tata kelola hutan yang baru dikeluarkan Pemerintah yang dinilai semakin mempersulit petani-petani didaerah perbatasan. Selain itu para petani dari perbatasan juga mempertanyakan masalah konversi lahan dari pertanian menjadi perkebunan.<br /><br />“Nah yang lebih menyakitkan, menurut mereka adalah kawasan perkebunan investornya banyak berasal dari Malaysia. Mereka menilai itu sama halnya menjual tanah negeri sendiri ke negara lain. Pertanyaan mereka adalah mengapa bukan investasi dalam negeri yang mengelolahnya,” ujar Murjani.<br /><br />Para petani diwilayah perbatasan ini juga mempertanyakan soal tata niaga pupuk, dimana para petani sangat kesulitan untuk mendapatkannya.<br /><br />“Yang harganya mahal saja sulit didapatkan, apalagi yang bersubsidi. Yang mengherankan bagi mereka justeru pupuk bersubsidi banyak ditemukan di perkebunan sawit,” kata Murjani dalam laporannya. <br /><br />Usulan-usalan tersebut itulah nantinya akan dihimpun dalam satu proposal resmi untuk diserahkan langsung kepada Presiden melalui Ketua Umum KTNA Nasional.<strong> (*)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
