Pendampingan UMKM Di Kaltim Terkendala Keterbatasan Anggaran

oleh

Program pembinaan dan pendampingan bagi peningkatan kualitas dan keberlanjutan produk UMKM di Kalimantan Timur masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran yang dialokasikan Pemkab/Pemkot se-Kaltim. <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah (Indagkop UMKM) Kaltim, Ichwansyah di Samarinda, Kamis mengatakan permasalahan dihadapi sektor UMKM di Kaltim adalah permasalahan klasik yakni keterbatasan anggaran.<br /><br />Saat menutup Rakor Disperindagkop UMKM se-Kaltim di Tanah Grogot, Kabupaten Paser dijelaskan bahwa UMKM dituntut dapat bersaing dengan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya secara berkelanjutan.<br /><br />"UMKM sekarang kalau mau bersaing, paling tidak sudah berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai tanda kualitas dan mutu yang baik," ujarnya.<br /><br />"Untuk itu, perlu Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang juga. Apalagi pelaku UMKM di Kaltim sedikit yang berlabel SNI pada produknya," kata Ichwansyah.<br /><br />Pemerintah melalui APBN maupun APBD, telah memberikan bantuan serta pelatihan namun menurutnya, itu tidak cukup.<br /><br />Usaha mikro tersebut tambah Ichwansyah, akan menemui kesulitan saat tetap dapat produktif secara berkelanjutan.<br /><br />"Cukup sulit sektor UMKM bisa konsisten dan berlanjut, apalagi berkembang," katanya.<br /><br />Sehingga lanjut dia, usaha sektor kecil dan menengah tersebut membutuhkan pembinaan dan pelatihan dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota di Kaltim.<br /><br />"Dengan demikian, sektor tersebut akan mudah berkembang dah lapangan usaha batu akan terus tumbuh. Para investor pun akan menanamkan modalnya," tuturnya.<br /><br />"Terciptanya wirausaha baru dan meningkatnya investasi di sektor UMKM, bisa menampilkan keunggulan khas daerah masing-masing. Hal ini justru malah akan membantu pendapatan bagi daerah," kata Ichwansyah. (das/ant)</p>