Pendapatan Daerah Dari Pajak dan BBN Menurun

oleh

Ketentuan uang muka (DP) minimal 25 persen untuk kredit kendaraan tidak hanya berpengaruh pada pengusaha kendaraan dan lessing, namun juga akan mempengaruhi pendapatan daerah. <p style="text-align: justify;">Jika para pengusaha kendaraan mengalami penurunan omzet hingga 60 persen, ketentuan DP minimal 25 persen ini diperkirakan akan menyebabkan pendapatan daerah dari sector pajak kendaraan dan bea balik nama (BBN) sekitar 40-50 persen. <br /><br />Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten Sintang Mawardi saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (17/06/2012) mengatakan sejak ketentuan DP minimal 25 persen diberlakukan jumlah pengurusan kelengkapan administrasi kendaraan baru di kantornya hanya mencapai 922 unit per tanggal 23 Juni 2012 ini. Padahal sebelum ada ketentuan itu, dalam satu bulan pengurusan administrasi kendaraan baru mencapai minimal 1700 unit. <br /><br />“Masih ada beberapa hari lagi, tapi kami sudah bisa menyimpulkan memang pengaruh ketentuan DP minimal 25 persen itu sangat tinggi bagi pendapatan daerah. Kisaranya atara 40-50 per sen,”ungkapnya.<br /><br />Menurutnya untuk pengurusan administrasi kendaraan roda dua baru setiap unit dana yang masuk sekitar Rp 1,5 juta. Jika dalam bulan Juni ini telah terjadi pengurangan separoh lebih kendaraan baru, maka telah terjadi pula pengurangan pendapatan daerah. Khususnya dai bea balik nama (BBN) dan pajak motornya. <br /><br />Ketentuan DP 25 persen untuk kredit kendaraan dijelaskanya sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena untuk memiliki kendaraan baru, seseorang harus menyiapkan uang muka yang lebih tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya, dimana dengan uang muka hanya Rp 500 ribu atau tanpa uang muka seeorang sudah bisa membawa pulang kendaraan roda dua baru.<br /><br />“Kondisi ini memang makin diperparah dengan turunnya harga karet dipasaran. Hanya Rp 7-10 ribu per kilonya,”ucapnya. <br /><br />Kendati begitu Mawardi masih optimis kondisi tersebut tidak akan membuat pihaknya meninjau kembali target pendapatan daerah yang telah ditentukan. Meskipun jumlah pendapatan akan menurun, diperkirakan dalam satu bulan pendapatan dari pajak dan BBN kendaraan roda dua baru masih diatas angka 1.000 unit. <br /><br />Perkiraan kita pada kisaran 1200-1300 unit per bulannya. Kondisi itu juga akan berubah seperti semula jika harga karet dan harga sawit mengalami kenaikan yang signifikan. Selain itu pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan alat berat/kendaraa besar yang beroperasi di Sintang. Pajak alat berat/kendaraan besar ini menurutnya memiliki potensi yang tinggi untuk mendongkrak pendapatan daerah. <strong>(ast)</strong></p>