Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Abdul Hakam Naja mengatakan kekurangan guru di daerah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah karena pendistribusian pegawai negeri sipil tidak merata. <p style="text-align: justify;">"Selama ini guru banyak menumpuk di daerah perkotaan sehingga pendidikan di daerah pedalaman terabaikan," katanya di Sampit, Rabu pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.<br /><br />Pemerintah daerah sebetulnya tidak perlu melakukan penambahan tenaga guru yang berlebihan untuk mengatasi kekurangan guru di daerah pedalaman.<br /><br />Tenaga guru yang sekarang banyak bertugas di daerah perkotaan bisa didistribusikan ke wilayah pedalaman.<br /><br />Perlu kebijakan yang jelas untuk memberikan pemerataan pendidikan di Kotawaringin Timur.<br /><br />Menurut Hakam, kebijakan yang jelas tersebut bisa berupa pemberian insentif yang adil kepada PNS yang bertugas di daerah pedalaman dengan perkotaan.<br /><br />Banyaknya PNS yang enggan bertugas di daerah pedalaman kemungkinan besar dikarenakan belum adanya perbedaan antara yang bertugas di kota dengan daerah pedalaman.<br /><br />"Kami yakin apabila kesejahteraan PNS yang bertugas di daerah pedalaman lebih diperhatikan dan ada perbedaan dengan mereka yang di kota, pasti tugas di daerah pedalaman akan menjadi rebutan," katanya.<br /><br />Selama ini, PNS berpendapat apabila dipindahkan ke daerah pedalaman menjadi sebuah bencana bagi yang bersangkutan, sebab pendapat PNS adalah pegawai buangan atau tidak memiliki karir yang bagus di mata pimpinan.<br /><br />"Kami harap pemerintah daerah harus bisa bersikap adil dan tegas serta dalam menempatkan PNS tidak berdasarkan unsur kedekatan atau usulan orang tertentu," katanya.<br /><br />Sementara Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi berjanji akan melakukan perbaikan sistem penempatan PNS di daerahnya.<br /><br />"Dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011 terutama untuk tenaga guru dan kesehatan ke depannya tidak ada lagi yang ditempatkan di daerah perkotaan dan semuanya akan distribusikan ke daerah pedalaman dan bagi mereka yang menolak kebijakan itu agar mengundurkan diri sebagai CPNS," ungkapnya. <strong>(das/ant)</strong></p>