Penegasan Batas Wilayah Di Kalbar Belum Proporsional

oleh

Penegasan batas antardaerah belum dilaksanakan secara proporsional membuat sebagian besar batas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan provinsi lainnya serta kabupaten/kota di provinsi itu belum ada kepastian. <p style="text-align: justify;">"Belum ada batas yang pasti, dan sebagian besar masih menggunakan batas secara umum," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Kartius di Pontianak, Rabu.<br /><br />Kartius mengatakan, ada banyak faktor yang menyebabkan belum adanya batas daerah yang sesungguhnya.<br /><br />Misalnya, kata dia, karena adanya perbedaan penafsiran tentang peta wilayah yang menjadi lampiran Undang-Undang pembentukan suatu daerah atau kabupaten.<br /><br />Kemudian, daerah yang dibentuk dengan Undang-Undang tersebut hingga saat ini belum semuanya didukung dengan batas daerah secara pasti di lapangan.<br /><br />"Termasuk penataan serta penetapan batas daerahnya, dan hanya menyebut batas utara, selatan, barat dan timur saja," kata Kartius.<br /><br />Selain itu, lanjutnya, adanya tarik menarik antara kepentingan daerah yang saling berbatasan terutama jika wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang diperparah belum tersedianya sumber daya manusia, dana, aturan serta peralatan yang mendukung.<br /><br />"Kondisi demikian dapat menimbulkan permasalahan dalam pengembangan sebuah kabupaten/kota atau provinsi terutama dalam perolehan anggaran," jelas Kartius.<br /><br />Menurutnya, kepastian batas suatu daerah menjadi sangat penting, karena penentuan luas daerah juga akan dijadikan dasar dalam perhitungan besaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), batas daerah juga dijadikan dasar dalam pelaksanaan bagi hasil pemanfaatan sumber daya alam, penentuan tata ruang, pengeluaran izin pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian serta penetapan kewenangan.<br /><br />"Batas wilayah juga dapat menentukan penyelenggaraan pelayanan wajib, seperti optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar. Administrasi, pertahanan dan kependudukan," tegas Kartius.<br /><br />Terkait masalah Camar Bulan di Kabupaten Sambas belum lama ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Malaysia melakukan pertemuan untuk pembahasan batas wilayah kedua negara.<br /><br />Perundingan kedua negara tersebut membahas mengenai wilayah Indonesia di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia berkurang sebesar 1.400 hektare di wilayah Camar Bulan, dan 80.000 meter persegi di Tanjung Datu.<br /><br />Pemerintah Indonesia dalam setiap perundingan perbatasan selalu mengedepankan kepentingan nasional dan berpedoman kepada Konvensi Hukum Laut yang dibuat PBB (UNCLOS). <strong>(phs/Ant)</strong></p>