Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) HM Mawardi mengatakan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan pemerintah daerah setempat pada 2011 masih mengalami berbagai hambatan. <p style="text-align: justify;">"Di antaranya adalah masalah infrastruktur baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) serta sumber daya manusia yang berkaitan dengan biaya yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas," katanya di Kuala Kapuas, Selasa.<br /><br />Hal itu dikatakannya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, H Nurul Edy pada Sosialisasi LPSE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.<br /><br />Ia mengharapkan kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir pada saat itu berupaya selalu mengembangkan dan meningkatkan mutu pengetahuan, wawasan di bidang teknologi informasi agar diperoleh hasil kerja yang bermutu atau berkualitas.<br /><br />Kemudian berupaya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam implementasi E-proc di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan mencari solusi atau pemecahan terbaik demi keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut.<br /><br />Untuk itu kerja sama yang baik antar pengelola layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat diharapkan guna mempercepat pembangunan di bidang teknologi informasi khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, katanya.<br /><br />"Diharapkan kelemahan dalam bidang pengadaan barang/jasa akan teratasi serta dapat berjalan dengan baik sebagai sebuah upaya awal menuju pengadaan secara eletronik yang menyeluruh pada 2012," katanya.<br /><br />Ia juga mengatakan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPS) tidak akan merugikan pengusaha di daerah itu dan apabila dalam proses pelelangan ada pengusaha yang kalah, tidak akan terjadi keributan yang disebabkan oleh rasa saling curiga.<br /><br />Pembangunan LPSE ini bertujuan untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, juga meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan serta mendukung proses monitoring dan audit, demikian Bupati HM Mawardi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
