Penerimaan Siswa Baru Perlu Penanganan Serius

oleh

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menilai penerimaan siswa baru perlu penanganan yang serius dari pemerintah daerah itu karena masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. <p style="text-align: justify;"><br />"Para orangtua siswa pada umumnya mengeluhkan masih adanya pungutan yang dilakukan pihak sekolah dan nilainya dianggap terlalu memberatkan," kata anggota fraksi persatuan pembangunan, bintang reformasi dan hati nurani DPRD Kotim, Muhammad Fauzi di Sampit, Kamis.<br /><br />Program pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah daerah sebetulnya cukup bagus, namun sayang pelaksanaannya selama ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan, hal itu dibuktikan dengan masih adanya pungutan setiap penerimaan siswa baru.<br /><br />Larangan dan imbauan pemerintah daerah terhadap sekolah untuk tidak melakukan pungutan saat penerimaan siswa baru masih belum dilaksanakan oleh pihak sekolah.<br /><br />Semua itu terjadi karena kurang adanya ketegasan dari pemerintah daerah, sehingga larangan tersebut dianggap pihak sekolah hanya sebuah peringatan biasa karena dilanggarpun tidak ada sanksinya.<br /><br />Menurut Fauzi, praktek pungutan dalam penerimaan siswa baru sebetulnya bukan hal yang baru, meski demikian belum dapat di tangani dengan baik, sehingga siswa miskin yang menjadi korban.<br /><br />Untuk penerimaan siswa baru yang akan datang pemerintah daerah harus menangani dan melakukan pemgawasan dengan serius agar praktek pungutan yang dilakukan sekolah tidak terulang lagi.<br /><br />"Kami menyarankan dalam penerimaan siswa baru yang akan datang sebaiknya menggunakan sistem nilai indeks prestasi siswa," katanya.<br /><br />Dengan menggunakan sistem nilai prestasi siswa diharapkan tidak ada lagi alasan pihak sekolah untuk menolak siswa, meski yang bersangkutan adalah siswa miskin.<br /><br />Selama ini siswa miskin sering tersisih saat penerimaan siswa karena mereka tidak mampu memenuhi permintaan sejumlah biaya yang ditetapkan oleh pihak sekolah.<br /><br />Pemerintah daerah harus bisa menjamin jika siswa miskin benar-benar mendapatkan pendidikan gratis, baik saat mendafatar maupun selama menempuh pendidikan. <strong>(das/ant)</strong></p>