Pengacara Desak Kajati Nonatifkan Kajari Palangka Raya

oleh

Pengacara Labih Marat Binti SH mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng) Dr Drs H Syaifudin Kasim SH, menonaktifkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palangka Raya, Amrullah SH. <p style="text-align: justify;">"Saya meminta Kajati Kalteng menindaklanjuti dugaan pelanggaran Peraturan Jaksa (Perja) No.PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa dalam Ketentuan Bab III tentang Larangan seperti disebutkan dalam Pasal 4 ayat (b)," katanya di Palangka Raya, Sabtu.<br /><br />Ketentuan Bab III tentang larangan, pasal 4 ayat b berbunyi, "merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara" seperti yang diduga dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palangka Raya, Amrullah SH, tambah Labih Marat Binti.<br /><br />Dalam hal ini ia telah memberi keterangan kepada Kristiano SH selaku Pemeriksa Internal Kajati Kalteng, Kamis, (29/9).<br /><br />Saat itu ia diberi 10 pertanyaan seputar laporan tentang dugaan rekayasa terhadap fakta hukum dalam kasus dugaan penggelapan harta gono-gini yang dilaporkan kliennya di Kajari Palangka Raya.<br /><br />"Pada saat memberi keterangan di Pemeriksa Internal Kajati, saya menjawab 10 pertanyaan pemeriksa seputar laporan tentang dugaan rekayasa terhadap fakta hukum dalam kasus dugaan penggelapan harta gono-gini yang dilaporkan klien kami," ujarnya.<br /><br />Dia sangat berharap perkara dugaan pengggelapan harta gono-gini yang merugikan kliennya, Mariane, dapat segera dilakukan penuntutan, karena permasalahan ini sudah berjalan cukup lama.<br /><br />"Untuk itu saya minta dengan segala kerendahan hati agar Kajati Dr Drs H Syaifudin Kasim SH MH M. si menonaktifkan Kajari Palangka Raya, Amrullah SH. Tanpa melakukan langkah itu, sama saja dengan Kajati terdahulu, yang terkesan melindungi bawahannya," terangnya.<br /><br />Dalam hal ini, sebut dia, Kajari Palangka Raya, Amrullah SH diduga telah melemahkan dakwaan dengan menyatakan perkara penggelapan harta gono-gini sebagai perkara perdata, tidak akan mungkin menyatakan perkara dimaksud P21 atau lengkap.<br /><br />"Netralitas seperti ini tidak akan tercapai tanpa menonaktifkan Kajari Palangka Raya, Amrullah SH, mengingat sampai saat ini perkara tersebut masih belum P21 atau lengkap," tegasnya.<br /><br />Penegakkan hukum di Kalteng hanya mimpi, jelas dia, apabila dipimpin seorang Kajari yang tidak benar-benar melaksanakan tugas dengan baik, adil dan bijaksana atau sesuai dengan Peraturan Jaksa No.Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.<br /><br />Sebelumnya diberitakan, pengacara Labih Marat Binti SH melaporkan Kajari Amrullah SH ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan atas dugaan manipulasi dan menyimpulkan Laporan/Pengaduan kliennya, Mariane, yang menyatakan belum memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan atau harta perpantangan<strong>. (das/ant)</strong></p>