Pengadaan Buku Diknas Harus Taati Perpres

oleh

Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardindo) Kabupaten Sintang, Harun meminta pengadaan buku di Dinas Pendidikan benar-benar mempedomani Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. <p style="text-align: justify;">“Karena regulasi inilah yang mengatur semua proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan,” kata Harun.<br /><br />Untuk menghindari monopoli, ia melihat lebih baik memasukkan semua unsur-unsur perusahaan berdasarkan Perpres beserta juknis yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pendidikan Nasional.<br /><br />“Selain itu saya ketahui ada lebih dari 100 jenis buku yang resmi disahkan Kemendiknas dan semuanya itu dapat digunakan diseluruh RI termasuk Sintang sehingga jangan sampai ada pembatasan,” ucapnya.<br /><br />Menurutnya sangat penting menghilangkan unsur-unsur yang memonopoli misalnya terkait dukungan dari salah satu penerbit tertentu baik konsorsium atau bukan.<br /><br />Selain itu menurutnya secara aturan dokumen lelang itu tidak boleh diperjualbelikan sehingga calon peserta yang berminat bisa membawa flash disk atau CD untuk mengcopy dokumen.<br /><br />“Tidak boleh dititip di toko fotocopy dan yang berminat bisa menganti biayanya ke toko itu karena dokumen tersebut adalah dokumen negara, malah akan lebih baik lagi panitia yang menfotocopykan dokumen dan dibagikan cuma-cuma ke peminat pekerjaan,” katanya.<br /><br />Selain itu ia juga menyoroti dugaan mark up anggaran karena menurutnya setelah dilakukan perhitungan berdasarkan standar harga buku di kementerian dan dilihat kebutuhan untuk semua sekolah di Sintang yang akan memperoleh buku hasil pengadaan masih lebih sekitar lebih dari Rp 1 miliar.<br /><br />“Kami sudah hitung ternyata kebutuhannya tidak sampai seperti pagu yang ada, masih ada kelebihan yang cukup besar,” tukasnya. <strong>(phs)</strong></p>