Program Pemerintah melalui Kebijakan Presiden SBY untuk mengurangi subsidi BBM dengan mengalihkan Premium ke Pertamax sesungguhnya sangat positif, namun Pemerintah juga seharunya harus melihat sejauh mana kesiapan pada masyarakat saat ini. <p style="text-align: justify;">Demikian dikemukakan oleh Aliyanto selaku Ketua GP Ansor Kabupaten Kapuas Hulu, saat ditemui pada Jum’at (27/01/2012). <br /><br />Selain itu menurut Aliyanto Pemerintah juga mesti jelas dalam melakukan pemilahan masyarakat yang mana yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dan yang mana tidak layak mendapatnya. Sehingga kata Aliyanto ada kriterianya, sebab yang selama ini terjadi BBM bersubsidi malah di manfaatkan kalangan yang seharusnya tidak layak mendapatkan subsidi tersebut.<br /><br />”Nah disini Pemerintah juga harus jeli, dimana harus ada kreteria yang jelas pembagian jatah-jatah BBM bersubsidi maupun non subsidi,” cetusnya.<br /> <br />Tidak hanya itu dengan diberlakukannya aturan seperti itu, menurut Aliyanto tentunya juga berlaku di seluruh Indonesia sehingga Pemerintah juga mesti melihat dampak permasalahan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, apalagi dikalangan masyarakat. <br /><br />“Dampak positif dan negative itu sudah pasti ada, hanya saja bagaimana Pemerintah bisa mengatasi dampak negative apabila kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan di Negara ini,” tuturnya. <br /><br />Meskipun demikian, Aliyanto menyambut positif atas program dan kebijakan Pemerintah tersebut, untuk itu dirinya mengharpkan dengan adanya aturan dari Pemeritah tersebut dapat mengurangi permasalahan BBM yang ada, dimana kouta BBM akhirnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak ada antrian panjang di sejumlah SPBU maupun APMS yang ada. <br /><br />“Yang jelas apapun aturan Pemerintah pasti bertujuan baik demi kesejahteraan masyarakat, hanya saja apakah pelaksanaanya itu sudah berjalan tepat sasaran, itu terkadang yang dapat menimbulkakn pemasalahan,”pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
