Pengamat Ekonomi Untan Pontianak Profesor Edi Suratman menilai kinerja Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo lambat dalam penyerapan anggaran, karena kementerian baru-baru dan setingkat dirjen juga masih banyak yang belum terisi. <p style="text-align: justify;"><br />"Sampai sekarang saja nomenklatur belum juga beres, sehingga beberapa kementerian hingga sekarang juga belum jelas, bahkan belum ada dirjen sehingga tidak bisa menggunakan anggaran," kata Edi Suratman di Pontianak, Senin.<br /><br />Ia menjelaskan dampak dari lambatnya penyerapan anggaran, maka melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional.<br /><br />"Kita berharap, pada triwulan dua hingga seterusnya penyerapan anggaran sudah bisa maksimal sehingga bisa memicu pertumbuhan sesuai dengan target pemerintah," ujarnya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Edi menambahkan terkait adanya informasi reshuffle atau pergantian Kabinet Kerja. Menurut dia sudah menjadi kewenangan dan hak dari Presiden Joko Widodo.<br /><br />"Tetapi yang saya lihat bukan hanya kinerja seorang menteri yang belum maksimal, tetapi ada persoalan lainnya yang lebih berat," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat di Pontianak, Kamis (7/5) menyatakan, Partai Nasdem siap mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk mengganti menteri yang kinerjanya dianggap lambat atau jalan di tempat.<br /><br />"Wacana tersebut pasti bukan datang tiba-tiba. Pasti sudah melewati kajian," katanya.<br /><br />Menurut dia, kalau semua menteri di kabinet sudah berjalan dengan baik, usulan pergantian tentu tidak bakal muncul.<br /><br />Ia menambahkan, kemungkinan karena kinerja masing-masing menteri tidak sama, sedangkan presiden tidak mau bermain-main dengan waktu. "Mungkin ada yang sudah laju jalannya, atau malah ada yang jalan di tempat. Tujuan pergantian itu sendiri agar kabinet bisa berjalan lebih cepat," katanya. (das/ant)</p>
