Pengamat : Kemungkinan Konflik Perbatasan Negara Selalu Ada

oleh

Pengamat Sosial Indonesia, DR Mely G Tan mengatakan kemungkinan konflik antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia selalu ada setiap saat yang dapat disebabkan karena masalah kesenjangan sosial dan perdagangan lintas batas yang terjadi di perbatasan negara. <p style="text-align: justify;">"Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang jelas dan harus di sepakati antar negara. Namun, permasalahan yang sering dihadapi saat ini, peraturan yang mengatur tersebut sudah ada, namun sering dilanggar, baik oleh masyarakat yang tinggal di perbatasan, maupun oleh pemerintah sendiri," katanya saat menyampaikan materi tentang Hubungan Antar Etnis Perbatasan Indonesia-Malaysia, di Pontianak, Senin.<br /><br />Mely yang juga merupakan anggota Komisi Ilmu Sosial Indonesia itu mengatakan, saat ini memang sudah banyak peraturan dan perundang-undangan yang dibuat, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah.<br /><br />Dia menuturkan, kecenderungan yang terjadi di daerah perbatasan, ikatan emosional dan kekeluargaan dan suku antar dua negara di perbatasan masih sangat kuat. Tidak jarang ditemui banyak masyarakat antar dua negara yang saling berketergantungan antara satu dan yang lain.<br /><br />"Ini juga terkadang menjadi suatu dilema dalam menyikapi masalah perbatasan. Yang jelas, peran dan perhatian pemerintah pusat jelas sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat perbatasan dan dalam hal ini faktor kesejahteraan masyarakat dan pembangunan menjadi salah satu harga mati yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya konlik tersebut," tuturnya.<br /><br />Sementara itu, Pengamat Politik Indonesia, M. D. La Ode mengatakan dalam hubungan kedua warga masyarakat di wilayah perbatasan darat Kalbar-Serawak sering terjadi kesenjangan budaya dan ekonomi yang berdampak negatif terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.<br /><br />"Untuk itu diperlukan kedaulatan wilayah teritorial NKRI di seluruh wilayah perbatasan antar Negara, agar dijadikan beranda terdepan dan strategis dari pertahanan Negara," katanya.<br /><br />La Ode juga mengatakan, dari aspek ideologi, dirasakan adanya penurunan pemahaman Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara, sehingga ada kesan semangat kebangsaan masyarakat semakin turun pula.<br /><br />"Bahkan kadang-kadang tidak jarang kita dengar ada masyarakat perbatasan yang mengatakan, Kita Belum Merdeka, dan menyebabkan masyarakat yang berada di daerah tertingga menyatakan ingin lepas dari NKRI. Hal ini sudah sering terjadi, seperti pengibaran bendera Malaysia oleh masyarakat perbatasan Indonesia yang terjadi baru-baru ini," tuturnya.<br /><br />Tentunya hal itu selain tidak terlepas dari kejengkelan masyarakat perbatasan kepada pemerintahnya juga tidak terlepas pula dengan kepentingan politik Malaysia di wilayah perbatasan yang memanfaatkan kelemahan Indonesia yang sangat kurang memperhatikan warganya yang tertinggal, terbelakang dan termarjinalisasikan di wilayah perbatasan.<br /><br />"Itu pula sebabnya maka kita perlu menjawab perkembangan lingstra itu dengan melakukan revitalisasi Pancasila dalam wujud Negara Pancasila. Belum lagi, pada aspek politik, saat ini reformasi dan otonomi daerah dalam pengimplementasiannya belum optimal dilakukan," katanya.<br /><br />Hal itu masih bersifat eporia kebebasan bahkan kadang-kadang kebabalasan, Kenyataan itu bagi masyarakat perbatasan merasakan bahwa Negara belum hadir di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai bangsa Indonesia.<br /><br />Demikan pada aspek ekonomi, masyarakat perbatasan masih belum merasakan dampak kemajuan ekonomi pada khususnya. Apalagi di bandingkan dengan kesejahteraan masyarakat perbatasan dari negara tetangga, Malaysia, terjadi kesenjangan yang terlalu tajam.<br /><br />Hal itu ditunjukkan dengan pendapatan perkapita masyarakat perbatasan Malaysia sebesar USD 14.700 (berdasakan data tahun 2010), sedangkan pendapatan perkapita masyarakat perbatasan Indonesia hanya USD 4.200.<br /><br />"Setidaknya ini yang harus menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah perbatasan dengan melihatnya dari berbagai aspek yang ada. Karena jika hanya dipandang pada satu aspek saja, jelas akan sulit untuk mempertahankan kedaulatan negara kita di daerah perbatasan," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>