Pengamat : Pemerintah Perlu Petakan Alokasi Dana Pendidikan

Pengamat Pendidikan Kalimantan Barat, (Kalbar) DR Aswandi mengatakan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu membuat peta alokasi dana pendidikan dalam menganggarkan dana pendidikan. <p style="text-align: justify;">"Selama ini dana yang dianggarkan untuk pendidikan tidak dialokasikan sesuai dengan tataran dan keperluan dari pendidikan yang ada di setiap daerah," kata Aswandi di Pontianak, Senin.<br /><br />Aswandi mengatakan, pengalokasian dana pendidikan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota tidak sesuai kebutuhan, karena sampai saat ini belum pernah dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan pendidikan disetiap daerah.<br /><br />Menurutnya, akibat tidak adanya peta alokasi dana pendidikan di Kalbar mengakibatkan kucuran anggaran pendidikan dari pemerintah pusat menjadi terkesan mubazir.<br /><br />Bahkan lebih parah lagi, anggaran yang ada justru banyak mengalami kebocoran dan masuk ke kantong oknum-oknum tertentu.<br /><br />Dia berpendapat, seharusnya dalam menetapkan anggaran pendidikan pemerintah harus berpedoman pada sisi efisiensi dan efektivitas selain berpatokan dengan pemetaan alokasi dana pendidikan.<br /><br />"Jika anggaran pendidikan tidak digunakan secara efisien dan efektif, 100 persen anggaran pendidikan yang dianggarkan tidak akan menjamin majunya suatu pendidikan," tuturnya.<br /><br />Dia mencontohkan, Swedia yang hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 15 persen dari APBN-nya, bisa menjadikan pendidikan lebih baik dibanding Amerika yang menganggarkan anggaran pendidikan hingga 25 persen.<br /><br />Pertanyaannya, kata Aswandi, kenapa Swedia yang anggarannya lebih kecil justru bisa lebih menghasilkan pendidikan berkualitas dari pada Amerika, karna mereka sudah memetakan alokasi dana pendidikan dan menggunakan anggaran secara efisien dan efektif.<br /><br />"Itu juga harus diadopsi oleh sistem pendidikan Indonesia, khususnya Kalbar, agar tidak semakin terpuruk," kata Aswandi.<br /><br />Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura itu mengatakan, kebanyakan di setiap dinas pendidikan di Kalbar hanya disibukkan dengan aktivitas seminar, pelatihan atau pengadaan fisik pendidikan.<br /><br />Dia menilai, tidak ada kesungguhan dari instansi pemerintahan, khususnya dinas pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.<br /><br />Hal tersebut menurutnya menjadi salah satu dilema dari Kalbar dan Indonesia umumnya, sehingga pendidikan menjadi kehilangan arah.<br /><br />"Terus terang, sebagai warga Kalbar saya merasa sangat prihatin, jika menghadiri kegiatan pendidikan skala nasional dan membahas tentang mutu pendidikan di setiap provinsi, menjadi malu karena kualitas pendidikan di Kalbar masih berada di posisi tiga terbawah di seluruh Indonesia," kata Aswandi.<br /><br />Dia mengatakan, untuk meningkatkan peringkat mutu pendidikan Kalbar, pemerintah provinsi seta daerah perlu mengubah sistem pendidikan saat ini.<br /><br />Salah satu hal perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan.<br /><br />"Karena saat ini pemerintah daerah masih belum sepenuh hati memperhatikan dunia pendidikan, justru pendidikan selalu dikaitkan dengan masalah politik, membuat pendidikan menjadi tepuruk," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>