Pengamat : Perlu Pembenahan Manajemen Pelayanan Penegakan Hukum

oleh

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Boy Yendra Tamin, MH, menilai untuk mendekatkan akses penagakan hukum terhadap masyarakat kurang mampu diperlukan pembenahan manajemen pelayanan penegakan hukum. <p style="text-align: justify;">Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Boy Yendra Tamin, MH, menilai untuk mendekatkan akses penagakan hukum terhadap masyarakat kurang mampu diperlukan pembenahan manajemen pelayanan penegakan hukum.<br /><br />"Untuk mendekatkan akses pelayanan hukum ke masyarakat, salah satu upaya mendesak dilakukan pembenahan manajemen pelayanan di institusi penegak hukum," kata Dekan Fakultas Hukum UBH Padang, Boy Yendra Tamin di Padang, Minggu.<br /><br />Menurut dia, harapan yang disampaikan Preseden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru-baru ini, mengenai pendekatan akses pelayanan hukum terhadap masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan harus direspons jajaran penegak hukum.<br /><br />Terkait, selama ini terkesan kurangnya akses pelayanan hukum terhadap masyarakat kurang mampu karena disebabkan manajemen pelayanan pada institusi penegak hukum yang masih belum terbuka.<br /><br />Hingga kini pelayanan di institusi penegak hukum, misalnya di Pengadilan Negeri dan kepolisian masih belum adanya peningkatan atau perubahan.<br /><br />Kondisi itu, menurut Boy, masyarakat biasa atau terpinggirkan masih banyak yang belum tahu prosedur untuk melaporkan perkara dalam kasus perdata.<br /><br />Memang disadari, lembaga pengadilan sipatnya menunggu (pasif), tetapi ketika akses informasi tidak disampaikan lengkap pada masyarakat yang memasukan perkara, jelas menimbulkan biaya tinggi.<br /><br />"Biaya dalam memasukan perkara di pengadilan memang tidak ada, tapi banyak kerugian yang dialami masyarakat karena proses pelayanan. Mulai dari memasukan perkara sampai pada proses persidangan agenda yang berlarut-larut," katanya.<br /><br />Akibat berulangkali datang ke pengadilan karena sering diundur-undurnya jadwal persidangan, tentu menyita banyak waktu bagi masyarakat dan membuat kesempatan berusaha untuk kebutuhan keluarga berkurang.<br /><br />"Kita belum melihat di lembaga penegak hukum, misalnya tingkat pengadilan di Indonesia yang berubah dan terbuka memberikan informasi pelayanan terhadap masyarakat. Kecuali di Mahkamah Konstitusi," katanya.<br /><br />Jika di MK, sistemnya sudah jelas dan pelayanan telah diperlihatkan secara profesional sehingga orang tidak punya keraguan untuk datang ke lembaga tersebut.<br /><br />Namun, dilembaga pengadilan yang ada (pengadilan umum, red) masih ada pemikiran ragu bagi pencari keadilan untuk melanjutkan proses hukum/perkaranya.<br /><br />Kemudian untuk di institusi penyidikan, katanya, masyarakat (kurang mampu atau terpinggirkan, red) masih dibayangi keraguan untuk datang ke lembaga penegak hukum itu.<br /><br />Keraguan dan masih ada kurang percaya di masyarakat itu, karena dalam penanganan proses hukum yang belum diperlakukan sama antara orang beruang dengan yang tidak.<br /><br />"Banyak kasus masyarakat yang terkendala dana proses hukumnya tertunta dan berlarut-larut, dibandingkan dengan masyarakat yang berkesanggupan," katanya.<br /><br />Justru itu, menurut Boy, selain pembenahan pelayanan juga perlu digencarkan pembelajaran hukum atau setidaknya memberi tahu prosedur-prosedur hukum ke masyarakat supaya terbangun kesadaran hukum.<br /><br />"Yang tak kalah pentingnya, mesti dibangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum, supaya akses akan lebih dekat," katanya.</p>