Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Dr Ibnu Tricahyo menyatakan, presiden harus mulai menentukan kriteria bagi para calon menteri yang akan membantu kinerjanya di pemerintahan. <p style="text-align: justify;">"Penetapan kriteria itu semata-mata hanya untuk membatasi agar menteri yang dipilih nanti karena kapasitasnya, bukan karena sebagai mitra koalisi partai pemenang Pemilu seperti yang terjadi sekarang ini," tegas Ibnu ketika diminta tanggapannya terkait adanya rencana "reshuffle" kabinet, di Malang, Rabu (01/12/2010).<br /><br />Ia mengakui, kalau melihat komposisi kabinet yang ada sekarang ini memang perlu adanya perombakan (reshuffle) karena komposisinya ada ketimpangan. Dan, pihaknya juga mendorong adanya perombakan kabinet.<br /><br />Hanya saja, tegasnya, perombakan kabinet yang sering dilakukan oleh presiden termasuk presiden periode sebelumnya akan menjadikan trauma terhadap sistem ketatanegaraan, apalagi kalau melihat kekuatan politik (koalisi) sekarang ini.<br /><br />Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB) Malang itu berpendapat, mau tidak mau presiden harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain, namun jangan seperti yang terjadi sekarang ini.<br /><br />Bahkanm ada bebrapa menteri yang sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan bukan dari kalangan profesional, katanya.<br /><br />"Boleh saja parpol koalisi mengusulkan calonnya, namun harus yang berintegritas, punya kapasitas dan keahlian di bidang yang bakal digelutinya. Bukan asal mengusulkan dan rata-rata juga kader parpol, kondisi ini kan tidak baik bagi negara," tegasnya.<br /><br />Berbeda dengan Ibnu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Dr Mas`ud Said justru menyarankan agar presiden tidak melakukan perombakan kabinet, sebab perombakan kabinet saat ini bukan merupakan jalan terbaik untuk membenahi kinerja para menteri.<br /><br />"Kondisi sekarang ini, apalagi hembusan isu perombakan kabinet semakin kencang, justru bukan waktu yang tepat untuk melakukan `reshuffle`. Yang terjadi nanti justru rebutan jabatan dan hanya akan menjadi `jembatan` para politikus semata, bukan profesionalitas yang di kedepankan," tegas mantan Dekan FISIP UMM tersebut.<br /><br />Apalagi, lanjutnya, bisa dipastikan orang-orang yang diusulkan dan diajukan ke presiden untuk mengisi jabatan menteri adalah orang-orang politik, bukan profesional.<br /><br />"Oleh karena itu menurut saya, `reshuffle` kabinet tidak perlu dilakukan, kinerja para menteri yang selama ini masih mendapat rapor merah saja yang diperbaiki dan dioptimalkan. Memang idealnya seorang menteri itu dari kalangan profesional," tegas Mas`ud.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
