Pengamat pendidikan Kalimantan Barat Prof Dr Samion AR M Pd mengatakan, dibutuhkan kebijakan khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam memenuhi kebutuhan guru di provinsi ini. <p style="text-align: justify;">"Salah satu yang sangat memengaruhi sektor pendidikan Kalbar adalah terbatasnya jumlah guru," kata Samion AR di Pontianak, Selasa.<br /><br />Menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah daerah dapat melakukan rekrutmen berdasarkan usul dari satuan pendidikan.<br /><br />"Sekolah dapat mengusulkan, guru apa yang sangat dibutuhkan di sekolah tersebut," ujar dia.<br /><br />Kemudian, lanjut dia, usul tersebut ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan mengangkat guru bantu.<br /><br />"Pemda harus berani merekrut guru bantu untuk itu," ujar Samion AR.<br /><br />Guru bantu tersebut harus bekerja selama periode tertentu sebelum diangkat menjadi guru kontrak. Setelah menjadi guru kontrak, baru kemungkinan diangkat menjadi calon guru tetap yang berstatus CPNS.<br /><br />Namun, lanjut dia, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sejak awal rekrutmen. "Yang pasti, tidak melanggar UU tentang guru dan dosen. Misalnya syarat minimal pendidikan strata satu," kata Samion AR yang juga Ketua STKIP PGRI Pontianak.<br /><br />Untuk komitmen yang bersangkutan, dapat dilihat dan dinilai selama menjadi guru bantu, guru kontrak, sebelum menjadi calon guru tetap.<br /><br />Ia menambahkan, menjadi guru sebenarnya sulit untuk disamakan dengan PNS lain terutama dalam seleksi awal.<br /><br />"Yang dibutuhkan adalah komitmen, terutama untuk penempatan guru di daerah yang sulit dijangkau. Orientasi rekrutmen berbasis putra daerah," kata dia.<br /><br />Belum lagi, ujar dia, untuk moratorium PNS, Kalbar juga terkena dampak. "Pada suatu masa, akan terjadi kekurangan guru karena kekosongan rekrutmen dua tahun terakhir," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
