Pengamat : Ujian Nasional 2013 Buat Siswa Stres

oleh

Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar), Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH berpendapat, Ujian Nasional (UN) tahun 2013, membuat siswa peserta UN stres. <p style="text-align: justify;">Pasalnya UN terkesan menakutkan bagi siswa dan orang tuanya, sehingga perlu pemikiran mencari pemecahan yang dapat menguntungkan dan rasa toleransi terhadap anak didik tersebut, lanjutnya kepada ANTARA Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Minggu.<br /><br />Selain itu, beberapa tempat di tanah air ujian tertunda sampai jam 14 pada hari yang sama. Bukankah hal ini tidak merugikan siswa, lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) tersebut.<br /><br />"Mengapa merugikan siswa? Karena anak-anak dari rumah turun lebih awal, untuk mengikuti ujian yang direncanakan pukul 08-00 pagi. Jika ditunda hingga pukul 14.00, bagaimana makan siang mereka," ujarnya.<br /><br />"Apakah semua anak membawa uang untuk makan siang. Apakah cafe atau warung di sekolah menyediakan makanan untuk sejumlah siswa mereka. Kalau tidak, kan jadi merepotkan dan bisa membuat steres," lanjutnya.<br /><br />Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di "Bumi Isen Mulang" Kalteng itu, meminta, jangan masalah ujian nasional dijadikan semakin tahun semakin diperberat, sehingga terkesan menakutkan, terlebih dengan pengawalan aparat kepolisian.<br /><br />Menurut Profesor itu, UN 2013 sebuah peristiwa menggemparkan, dan pasti tercatat dalam sejarah pendidikan di Indonesia, dimana 11 provinsi tidak dapat melaksanakan ujian secara bersamaan.<br /><br />"Apakah soal ujiannya tetap sama bagi provinsi yang terlambat. Kalau soalnya sama, tidak menutup kemungkinan terjadi jawaban soal akan dibantu oleh mereka yang rajin memberikan jawaban," ujarnya.<br /><br />Seharusnya, menurut Direktur Program Pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar itu, semakin tahun penanganan UN semakin canggih, serta memberi harapan yang lebih baik.<br /><br />"Tapi mengapa UN 2013 terjadi tahun yang suram. Ini perlu pemikiran ulang, apakah perhitungan yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah tepat ?, tanyanya.<br /><br />"Namun kalau memperhatikan 11 dari 32 provinsi di Indonesia terlambat, bararti ada masalah besar. Sementara tahun-tahun sebelumnya tidak demikian, dan kalau cuma satu atau dua kabupaten yang terlambat bisa ditoleransi," demikian Norsanie. <strong>(das/ant)</strong></p>