Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS, BKD Beri Kesempatan Masyarakat “Komplain”

oleh
oleh

Badan kepegawaian daerah (BKD) Sintang memberikan kesempatan kepada masyarakat Sintang untuk mengajukan komplain terhadap database honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Upaya menjaring informasi dari masyarakat ini dilakukan oleh BKD dengan menempelkan pengumuman daftar nama-nama tenaga honorer Sintang yang masuk kategori untuk diangkat pada sejumlah titik. Antara lain di papan pengumuman kantor bupati Sintang Jln.Pangeran Muda. <p style="text-align: justify;">“Publikasi data tenaga honorer yang sudah di melengkapi persyaratan dan telah dikeluarkan oleh BKN kita tempel selama kurang lebih 14 hari berturut-turut. Dengan cara ini kita berharap masyarakat bisa memanfaatkanya untuk melakukan kontrol. Termasuk kalau memang ada yang mau complen kalau memang ada yang dianggap tidak jelas,”ungkap kepala BKD Sintang Veronika Ancili saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.<br />Hal ini dilakukan pihaknya untuk mengantisipasi dugaan kecurangan yang mungkin saja diarahkan kepada lembaga yang dipimpinya. Ia pun mempersilahkan masyarakat untuk membuat aduan bila menemukan ada nama-nama yang janggal.<br /><br /&gt;“Masyarakat kita minta tidak canggung untuk melapor sebagai bentuk kontrol langsung dari masyarakat,”ujarnya lagi. Di tahun 2012 ini ada sekitar 171 tenaga honorer yang di usulkan<br />menjadi CPNS. Dengan melakukan publikasi dan diharapkan ada imbal balek dari masyarakat, maka hal itu akan dijadikan bahan oleh tim verifikasi atau validasi data sebagai bahan pertimbangan. Apalagi menurutnya ada sejumlah pihak yang melapor telah terjadi dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan tenaga honorer K1 kateogri MK.<br /><br />Terhadap validasi data tenaga honorer tersebut, mantan kepala BKB PP ini mengatakan bahwa hal itu menjadi tanggungjawab masing masing pimpinan SKPD. Data tenaga honor yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti-bukti berupa SK pengangkatan, slip pembayaran gaji dan bukti-bukti lainya. BKD juga telah mengirim surat edaran yang meminta pimpinan masing-masing instansi untuk memberikan data tenaga honor<br />yang memenuhi syarat-syarat yang telah kita tentukan.<br /><br />”Data-data tenaga honor yang diajukan harus jelas. SK pengangkatannya, slip pembayaran dan surt-surat keterangan yang lainnya, “katanya. Dikatakan Veronika, bila ternyata data tenaga honorer ini tidak benar, yang bersangkutan bisa dikenai sanksi berupa pencabutan haknya untuk diangkat sepagai CPNS. Nama yang sudah tercantum di database BKN juga<br />akan di batalkan. Selain itu sanksi juga dapat diberikan kepada pimpinan SKPD yang bertanggungjawab terhadap validitas data tersebut.<br /><br />“Kita sudah meminta pimpinan SKPD untuk memberikan data yang benar mengenai tenaga honor ini. Sesuai edaran dari pusat, bila ada pimpinan SKPD yang ternyata memberikan data yang tidak benar, akan diberikan tindakan,” pungkasnya. (<strong>ek/ast)</strong></p>