Pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) masih lemah dan rawan penyelewengan. <p style="text-align: justify;"><br />"Secara tidak langsung, ini telah menciptakan peluang bagi oknum masyarakat dan aparat melakukan penyelewengan BBM subsidi," kata Anggota Dewan Pembina Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kotawaringin Timur, Anang Syachwani di Sampit, Rabu.<br /><br />Kelangkaan BBM subsidi di Kotim sudah terjadi dalam empat tahun terakhir karena pemerintah kurang serius melakukan pengawasan dan mencarikan jalan keluarnya, bahkan tim pengawas pendistribusian BBM subsidi yang telah dibentuk juga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.<br /><br />Perlu adanya ketegasan dari aparat kepolisian dalam membasmi penyelewengan BBM subsidi di Kotim.<br /><br />Selama ini yang diamankan polisi hanya pelaku pelansir BBM subsidi skala kecil, sementara pelansir besar dan penadah belum tersentuh sama sekali.<br /><br />Menurut Anang, maraknya penyelewengan BBM subsidi di Kotim membuat masyarakat sering kesulitan untuk mendapatkan BBM subsidi tersebut terutama untuk jenis minyak tanah.<br /><br />Minyak tanah di sejumlah pangkalan selain dijual diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) juga sering kosong meski tidak ada pengurangan jatah dalam pendistribusian.<br /><br />"Berdasarkan HET yang ditetapkan pemerintah daerah, minyak tanah untuk wilayah Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Seranau sebesar Rp3.300/liter, sedangkan untuk kecamatan yang berada di luar Kota Sampit antara Rp3.500-Rp3.900/liter," katanya.<br /><br />Fakta dilapangan pangkalan minyak tanah dalam Kota Sampit sebagian besar menjual dengan harga Rp5.000-Rp7.000/liter, sedangkan untuk eceran berkisar antara Rp8.000-Rp9.500/liter.<br /><br />Meski telah terjadi penyelewengan dan penjualan harga diatas HET pemerintah cenderung berpangkut tangan dan tidak mau tahu dengan semua kejadian yang menimpa masyarakat.<br /><br />Kuota BBM subsidi di Kotawaringin Timur sebetulnya bukan kurang melainkan akibat adanya penyalahgunaan.<br /><br />Penyelewengan dan kecurangan diduga dilakukan pihak pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), masyarakat dan oknum aparat. Polisi mengetahui siapa pelaku dan penadah BBM subsidi yang dilangsir tersebut.<br /><br />"Kami yakin apabila pendistribusian BBM subsidi di Kotawaringin Timur betul-betul diawasi dengan ketat dan polisi menegakan hukum, kuota BBM subsidi pasti cukup," jelas dia.<br /><br />Antrean kendaraan di SPBU sekarang semakin panjang dan sebagian besar adalah kendaraan yang akan pelangsir BBM subsidi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
