Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan, Safarudin meminta pemerintah provinsi setempat lebih profesional mengelola aset daerah. <p style="text-align: justify;">Permintaan Ketua Komisi I yang juga Ketua Sub Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalsel yang membahas Raperda retribusi jasa usaha di provinsi itu, disampaikannya di Banjarmasin, Sabtu setelah studi banding ke Sumatera Barat (Sumbar).<br /><br />"Mengapa saya minta agar pengelolaan aset daerah lebih profesional" Karena di satu sisi harus mendatangkan hasil yang optimal dan di sisi lain jangan memberatkan pengguna jasa aset tersebut, terutama yang berkaitan dengan layanan publik," tandasnya.<br /><br />Mengenai hasil studi banding, dia menyatakan, kunjungan Subpansus I DPRD Kalsel ke "Ranah Minang" tidak salah sasaran, karena pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar sudah memiliki Perda terkait retribusi jasa usaha.<br /><br />"Bahkan Pemprov Sumbar sudah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda retribusi jasa usaha tersebut," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel itu.<br /><br />Oleh sebab itu, begitu Raperda retribusi jasa usaha di Kalsel ditetapkan menjadi Perda, maha harus sesegeranya pula ada peraturan pelaksanaan berupa Pergub.<br /><br />"Pergub tersebut sebagai panduan dan guna lebih memudahkan dalam pengelolaan aset daerah, yang pada gilirannya dapat memberi kontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masyarakat dapat merasakan manfaat," lanjutnya.<br /><br />Ruang lingkup bahasan Subpansus I dewan terkait Raperda retribusi jasa usaha tersebut, yaitu aset-aset daerah yang berada di bawah mitra kerja Komisi I DPRD Kalsel yang membidangi aset.<br /><br />Mitra kerja Komisi I DPRD Kalsel terkait Raperda retribusi jasa usaha tersebut, Biro Umum dan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) provinsi setempat.<br /><br />Selain itu, Perwakilan Pemprov Kalsel di Jakarta, yang mengelola tempat penginapan/persinggahan, seperti yang ada di Rawamangun dan Jalan Belitung, demikian Safarudin.<br /><br />DPRD Kalsel kini sedang membahas Raperda retribusi jasa usaha di provinsi tersebut, namun guna lebih fokus dalam pembahasan Pansus dewan dibagi empat sub, sesuai jumlah komisi di lembaga legislatif tingkat provinsi itu.<br /><br />Masing-masing Subpansus melakukan studi banding keluar daerah, 15 – 17 November 2011, seperti Subpansus I ke Sumbar, II ke Provinsi Kepulauan Riau, III ke Sumatera Utara dan Subpansus IV ke Riau. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
