Pengelolaan keuangan 35 kabupaten dan kota maupun pemerintah provinsi di Indonesia pada 2009 mendapatkan opini tidak wajar atau buruk. <p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prof. Mardiasmo, di Banjarmasin, Rabu (19/01/2011) pada rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Kalsel. <br /><br />"Dari 35 opini tidak wajar (TW) tersebut, dua di antaranya dari Kalsel yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar," katanya. <br /><br />Opini tersebut menunjukkan, laporan keuangan secara material tidak disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. <br /><br />Sedangkan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualin (WTP) baru 15 daerah, satu di antaranya pemerintah provinsi yaitu Sulawesi Utara. <br /><br />Selanjutnya, kata dia, sebanyak 315 kabupaten/kota mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 71 kabupaten/kota mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (TMP). <br /><br />Beberapa persoalan yang dihadapi daerah sehingga belum mampu mencapai laporan keuangan dengan opini WTP, kata Mardiasmo, antara lain minimnya kemampuan pengelolaan aset dan persediaan. <br /><br />Menurut dia, banyak daerah yang tidak memiliki laporan kepemilikan aset secara benar dengan berbagai alasan, antara lain banyaknya tanah yang belum bersertifikat. <br /><br />"Selama ini dalam serah terima jabatan kepala daerah lama kepada yang baru tidak pernah diberikan lampiran data aset daerah," katanya. <br /><br />Dengan demikian, kata dia, secara turun-temurun aset-aset daerah tersebut tidak terdata dengan baik. <br /><br />Selain itu, kata dia, kebijakan akutansi pemerintah daerah, baik itu pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <br /><br />Masih lemahnya kepatuhan aparat terhadap peraturan perundang-undangan dan masih lemahnya sistem pengendalian intern, juga menjadi salah satu penyebab beberapa daerah belum bisa mendapatkan opini WTP. <br /><br />"Bagi daerah baru atau pemekaran, sebenarnya jauh lebih mudah mendapatkan opini WTP, karena asetnya belum terlalu banyak," katanya. <br /><br />Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap dua kabupaten yang mendapatkan opini Tidak Wajar. <br /><br />"Pada 2011 kita menargetkan tidak ada daerah dengan opini TW selain itu ada 3-5 kabupaten di Kalsel yang memungkinkan didorong mendapatkan opini WTP," katanya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
