Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan masih ditemukan beberapa kelemahan. <p style="text-align: justify;">"Kelemahan tersebut terungkap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan, yang baru saja melakukan audit," kata Ketua Tim Auditor BPKP Muhyidin Khalidi, di Amuntai ibukota HSU, Rabu.<br /><br />Diantaranya, dua pokok kegiatan yang masih menjadi kelemahan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di HSU, yaitu administrasi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Simpan Pinjan Perempuan (SPP) serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang masih belum transparan.<br /><br />"Selain itu proyek fisik di tiga kecamatan masih kurang volume pekerjaannya sehingga perlu ditingkatkan" ujar Muhyidin.<br /><br />Temuan auditor juga memperlihatkan hampir semua proyek PNPM pedesaan yang dilaksanakan di 107 desa di HSU terlambat dalam penyelesaiannya.<br /><br />Ketua tim auditor juga menemukan sejumlah proyek perbaikan jalan yang masih kurang terpelihara, sehingga ada jalan yang sudah diuruk hilang material pasirnya karena terkikis air, dan sebagian badan jalan lainnya ditutupi rumput liar karena kurang terpelihara sesudah pengerjaannya.<br /><br />Muhyidin mengakui, untuk pemeliharaan tidak tersedia anggaranya.<br /><br />Dana untuk pemeliharaan, diharapkan Muhyidin berasal dari swadaya masyarakat karena tidak dianggarkan dalam proyek PNPM.<br /><br />Terkait mekanisme pengawasan di PNPM Mandiri Pedesaan, ketua tim auditor dari BPKP Kalsel menilai masih cukup baik, namun secara detail karena program ini berkelanjuan BPKP akan bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten HSU dalam fungsi pengawasan eksternal, Pengawasan, juga diharapkan bisa dilakukan lembaga yang ada di desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan pers.<br /><br />Total dana PNPM mandiri pedesaan di Kabupaten HSU ungkap Muhyidin sebesar Rp11 miliar yang sebagian besar telah terealisasi.<br /><br />Sementara itu, Bank Dunia yang menjadi sumber dana PNPM menghendaki sampel audit berkisar 30 persen untuk memastikan dana tepat sasaran bagi pembangunan sarana fisik masyarakat miskin dipedesaan.<br /><br />Salah seorang anggota Ruang Belajar Masyarakat (RBM) H. Yurdani menilai positif kegiatan ekspose tim auditor BPKP ini, karena sejumlah kekurangan bisa diketahui untuk perbaikan, Demikian pula Pemerintah Kabupaten HSU merasa terbantu dengan adanya usulan yang masuk melalui program PNPM pedesaan ini sehingga memperkaya materi untuk perumusan perencanaan pembangunan daerah.<br /><br />"Usulan yang belum tertampung di PNPM hendaknya bisa diusulkan masyarakat pada musrenbang kecamatan guna melengkapi materi perumusan perencanaan pembangunan daerah" ujar Muchlis pegawai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.<br /><br />Terhadap temuan dan saran pendapat dari tim audiitor, Ketua tim koordinasi badan kerjasama antar desa (BKAB) Kabupaten HSU Hendrayani mengharapkan agar hasilnya juga disampaikan tim auditor ke kecamatan-kecamatan sehingga para kepala desa dan warga masyarakat juga mengetahui kekurangan yang menjadi temuan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>