Pengentasan Stunting di Sintang, Wabup Sudiyanto Minta Perhatikan Gizin Ibu Hamil

oleh
Poto Bersama Wabup Sintang

SINTANG, KN – Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto mengungkapkan pemerintah saat ini mengkhawatirkan perkembangan kualitas SDM yang diakibatkan oleh beban gizi ganda diawali oleh masalah gizi pada usia dini terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) sejak kehamilan sampai usia anak 2 tahun.

“Oleh karena itu fokus perbaikan gizi ke depan diprioritaskan pada 1000 HPK tanpa meninggalkan siklus hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan komitmen global yang menekankan pentingnya negara–negara memperhatikan masalah gizi pada periode 1000 HPK tersebut,” ungkap Sudiyanto.

Dalam pelaksanaan aksi konvergensi untuk analisis data dari hasil pemantauan status gizi Kabupaten Sintang pada tahun 2016, stunting di angka 37,6 %, mengalami peningkatan ditahun 2017 menjadi 44,1 %, dan ditahun 2018. Lalu, dari hasil riskesdes mengalami penurunan menjadi 33,2 %. Untuk tahun 2019 melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) angka stunting Kabupaten Sintang 32,68 % dan di tahun 2020 pada posisi 30,75 %.

Data ini, kata Sudiyanto dikumpulkan di tingkat puskesmas yang berada pada masing-masing kecamatan. Kekuatan dari data ini adalah dapat memberi gambaran besarnya permasalahan gizi di setiap wilayah puskesmas/kecamatan yang tidak didapatkan dari data lainnya seperti psg nasional dan riskesdas yang hanya dapat menggambarkan tingkat kabupaten.

“Dari hasil pemantauan status gizi ini menunjukkan bahwa kabupaten sintang masih menghadapi beberapa masalah gizi khususnya stunting dan memerlukan perhatian pemerintah daerah untuk mengatasinya. kecenderungan angka prevalensi stunting, yang cukup serius pada baduta mengindikasikan perlunya kerja keras semua pihak dan secara terkoordinasi,” kata Sudiyanto.

Pada tahun 2018, Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Ini merupakan rencana aksi multisektor dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Selanjutnya Kabupaten Sintang menjadi salah satu dari beberapa kabupaten yang di intervensi oleh pemerintah pusat melalui aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting (KP2S.

Sudiyanto menilai, peran lintas sektor terutama instansi teknis terkait diperlukan dalam intervensi program prioritas ke kelompok sasaran yaitu ibu hamil, ibu menyusui usia 0-23 bulan, remaja putri dan wanita usia subur, anak usia 24-59 bulan.

Dan juga kegiatan intervensi pada penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran komitmen, dan praktek pengasuhan dan gizi ibu dan anak, peningkatan akses pangan bergizi dan pengelolaan persampahan serta sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penanganan stunting.

“Dalam pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan OPD dikarenakan adanya keterbatasan sumberdaya yang tersedia terutama menyangkut anggaran dan tenaga sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan program atau kegiatan sekaligus diseluruh wilayah. oleh karena itu ada prioritas pada wilayah-wilayah tertentu atau yang mempunyai permasalahan serius, sehingga diharapkan hasil intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif,” harapnya. (GS)