Pengurus DAD-MABM Setuju Hukum Adat di Perdakan

oleh

Ada sisi positif dari hasil seminar inventarisasi hukum adat dan kearifan lokal. Kegiatan yang diprakarsai Pemkab Sekadau lewat Bagian Hukum dan HAM, menyambut baik hasil seminar tersebut dalam rangka meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum di masyarak <p style="text-align: justify;">"Usulan agar hasil inventarisir ini dijadikan Peraturan Daerah (Perda) merupakan hal yang baik. Meksi diharapkan agar pengusulan ini tidak tergesa-gesa untuk dibahas lebih jauh dan disepakati bersama supaya di Perdakan," kata Paulus Lion BA,pengurus DAD Kabupaten Sekadau Kamis (12/3/2015).<br />DAD kata Lion, akan membahas rencana itu ke pengurus DAD dan pemangku adat Kecamatan.<br /><br />"Kita akan melakukan pembahasan ke masing-masing sub suku dayak yang ada di 7 Kecamatan," janjinya.<br /><br />Ketua MABM Kabupaten Sekadau, Sunardi  menyatakan bahwa DPD MABM Kabupaten Sekadau sebelumnya melaksanakan Rapat Kordinasi  musyawarah adat 7 Kecamatan 10 maret 2015. "Kegiatan tersebut untuk mengintaverisir hukum adat dan kearifan lokal di Kabupaten, khususnya adat Melayu,"kata Sunardi.<br /><br />Sunardi setuju hasil inventarisir diserahkan kepada Pemkab untuk selanjutnya menjadi usulan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Setelah hukum adat mmenjadi Perda maka akan memiliki payung hukum yang kuat.<br /><br />"Sangat baik jika hukum adat ini sudah di Perdakan, sehingga mendapat kekuatan Hukum yang jelas, dan Perda itu nanti menjadi acuan," tandasnya. (Mto).</p>