Penindakan Kayu Diperketat, Warga Kesulitan dapatkan Kayu Lokal

oleh

Kebutuhan kayu masih terbilang tinggi di Kabupaten Melawi. Kayu masih menjadi bahan bangunan utama untuk membangun rumah maupun bangunan lainnya. Namun, dalam sebulan terakhir, kayu justru terasa langka di wilayah Melawi. <p> </p> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Masyarakat Melawi, Suwardi ditemui di Nanga Pinoh, Rabu (3/1) mengungkapkan kayu masih menjadi primadona sebagai bahan bangunan berbagai infrastruktur. Persoalannya kini banyak pelaku usaha di bidang perkayuan yang mengeluhkan sulitnya bisnis perkayuan ditengah semakin ketatnya upaya para aparat penegak hukum dalam menertibkan peredaran kayu ilegal.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">“Sementara disisi lain, kebutuhan kayu masih sangat tinggi, khususnya di Melawi. Banyak pembangunan yang masih mengandalkan kayu sebagai bahan bangunan utama. Baik rumah, ruko sampai pembangunan rumah ibadah dan jembatan,” katanya.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Suwardi memaparkan dari keluhan sejumlah pelaku usaha dibidang perkayuan serta masyarakat umum, saat ini kayu justru langka di pasaran. Ia menyebutkan karena makin sulitnya mendapatkan kayu di hutan dan banyaknya penindakan peredaran kayu oleh Polres Melawi menjadi penyebabnya.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">“Kebijakan ini sendiri juga berefek domino bagi masyarakat Melawi. Mereka yang ingin membangun rumah kesulitan mendapatkan kayu dengan harga yang terjangkau. Yang bekerja di sektor perkayuan juga tak bisa bergerak. Mesti ada solusi untuk persoalan ini,” katanya.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Suwardi yang juga menjadi Ketua Nusantara Corruption Watch (NCW) ini menilai perlu ada solusi bersama untuk menjembatani persoalan ini. Karena ditengah kebutuhan kayu lokal yang masih tinggi, perlu ada kebijakan untuk memberikan ruang agar kayu lokal bisa terpenuhi bagi masyarakat.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">“Beberapa tahun lalu, pernah ada kesepakatan bersama yang dibangun antara pemerintah dengan Muspida, termasuk di dalamnya para penegak hukum. Intinya ada toleransi setidaknya bagi peredaran kayu khusus untuk kebutuhan lokal kabupaten Melawi saja walau memang tak ada dokumen resmi terkait kesepakatan ini,” katanya.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Karena itu, ujar pria yang akrab disapa Jandam itu, diharapkan ada saling pengertian dan saling memahami dalam pelarangan peredaran kayu lokal di Melawi. Karena bila ini dilarang sepenuhnya, juga akan berdampak pada pembangunan Melawi juga.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">“Setidaknya kita berharap kebutuhan untuk di dalam kabupaten bisa dipenuhi. Ada kebijakan khusus agar masyarakat juga bisa tetap bekerja di sektor perkayuan,” harapnya.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Terpisah, Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin M.si yang dikonfirmasi terkait persoalan kayu lokal mengakui bahwa jajarannya memang terus berupaya melakukan penindakan terhadap peredaran kayu tanpa disertai dokumen yang sah. Karena sesuai dengan instruksi Kapolda Kalbar yang menekankan zero illegal, termasuk di sektor perkayuan.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">“Penindakan terhadap illegal logging merupakan salah satu bagian dari gakkum dan sejalan dengan program Kapolda terkait zero illegal. Kami menindaklanjuti perintah Kapolda mengingat sektor ini juga banyak kayu yang beredar adalah kayu ilegal,” katanya.</div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Kapolres juga meminta pengertian masyarakat bahwa upaya tersebut juga untuk menjaga kelestarian alam dan saran bagi masyarakat yang membutuhkan kayu sebagai bahan bangunan sebaiknya membeli kayu yang legal. (edi)</div> <p>Masyarakat Melawi, Suwardi ditemui di Nanga Pinoh, Rabu (3/1) mengungkapkan kayu masih menjadi primadona sebagai bahan bangunan berbagai infrastruktur. Persoalannya kini banyak pelaku usaha di bidang perkayuan yang mengeluhkan sulitnya bisnis perkayuan ditengah semakin ketatnya upaya para aparat penegak hukum dalam menertibkan peredaran kayu ilegal.</p> <p>“Sementara disisi lain, kebutuhan kayu masih sangat tinggi, khususnya di Melawi. Banyak pembangunan yang masih mengandalkan kayu sebagai bahan bangunan utama. Baik rumah, ruko sampai pembangunan rumah ibadah dan jembatan,” katanya.</p> <p>Suwardi memaparkan dari keluhan sejumlah pelaku usaha dibidang perkayuan serta masyarakat umum, saat ini kayu justru langka di pasaran. Ia menyebutkan karena makin sulitnya mendapatkan kayu di hutan dan banyaknya penindakan peredaran kayu oleh Polres Melawi menjadi penyebabnya.</p> <p>“Kebijakan ini sendiri juga berefek domino bagi masyarakat Melawi. Mereka yang ingin membangun rumah kesulitan mendapatkan kayu dengan harga yang terjangkau. Yang bekerja di sektor perkayuan juga tak bisa bergerak. Mesti ada solusi untuk persoalan ini,” katanya.</p> <p>Suwardi yang juga menjadi Ketua Nusantara Corruption Watch (NCW) ini menilai perlu ada solusi bersama untuk menjembatani persoalan ini. Karena ditengah kebutuhan kayu lokal yang masih tinggi, perlu ada kebijakan untuk memberikan ruang agar kayu lokal bisa terpenuhi bagi masyarakat.</p> <p>“Beberapa tahun lalu, pernah ada kesepakatan bersama yang dibangun antara pemerintah dengan Muspida, termasuk di dalamnya para penegak hukum. Intinya ada toleransi setidaknya bagi peredaran kayu khusus untuk kebutuhan lokal kabupaten Melawi saja walau memang tak ada dokumen resmi terkait kesepakatan ini,” katanya.</p> <p>Karena itu, ujar pria yang akrab disapa Jandam itu, diharapkan ada saling pengertian dan saling memahami dalam pelarangan peredaran kayu lokal di Melawi. Karena bila ini dilarang sepenuhnya, juga akan berdampak pada pembangunan Melawi juga.</p> <p>“Setidaknya kita berharap kebutuhan untuk di dalam kabupaten bisa dipenuhi. Ada kebijakan khusus agar masyarakat juga bisa tetap bekerja di sektor perkayuan,” harapnya.</p> <p>Terpisah, Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin M.si yang dikonfirmasi terkait persoalan kayu lokal mengakui bahwa jajarannya memang terus berupaya melakukan penindakan terhadap peredaran kayu tanpa disertai dokumen yang sah. Karena sesuai dengan instruksi Kapolda Kalbar yang menekankan zero illegal, termasuk di sektor perkayuan.</p> <p>“Penindakan terhadap illegal logging merupakan salah satu bagian dari gakkum dan sejalan dengan program Kapolda terkait zero illegal. Kami menindaklanjuti perintah Kapolda mengingat sektor ini juga banyak kayu yang beredar adalah kayu ilegal,” katanya.</p> <p>Kapolres juga meminta pengertian masyarakat bahwa upaya tersebut juga untuk menjaga kelestarian alam dan saran bagi masyarakat yang membutuhkan kayu sebagai bahan bangunan sebaiknya membeli kayu yang legal. (edi)</p> <p> </p>