Koordinator Penyaluran Dana BOS di Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Marjono mengharapkan setiap Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten dan kota di provinsi itu bisa memberikan data sekolah peneriman dana BOS yang akurat agar penyaluran dan penyerapannya bisa tepat sasaran. <p style="text-align: justify;"><br />"Dalam penyaluran dana BOS di Kalbar, sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan laporan adanya kendala di lapangan. Karena setelah dana tersebut disalurkan ke sekolah, maka pengawasan penggunaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan di kabupaten/kota," kata Murjono di Pontianak, Senin.<br /><br />Hanya saja, Murjono menyatakan, permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penyaluran dana BOS tersebut adalah kurang akuratnya data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Namun, pihaknya memaklumi hal tersebut mengingat setiap kabupaten/kota memiliki permasalahan sendiri, terutama permasalahan geografis daerah yang sangat luas dan topografi wilayah yang terkadang mengakibatkan sulitnya melakukan pendataan yang akurat.<br /><br />Hal itu juga yang mengakibatkan banyak Dinas Pendidikan di kabupaten/kota yang melakukan pendataan lebih dari satu kali. Hal itu yang mejadi penyebab terkadang ada dinas yang terlambat mengirimkan data sekolah penerima BOS.<br /><br />Untuk itu pihaknya menghimbau kepada setiap Dinas Pendidikan di kabupaten/kota mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya dengan cara menguatkan fungsi pengawasan dan pendataan pada setiap satuan kerja yang ada di kecamatan dan desa.<br /><br />Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Kalbar itu menjelaskan, untuk mekanisme penyaluran dana BOS di Kalbar, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kalbar.<br /><br />Dalam hal itu Dinas Pendidikan Kalbar hanya bertugas memberikan data sekolah penerima dana BOS kepada DPKAD. Untuk selanjutnya, DPKAD menyerahkan data tersebut kepada Bank Kalbar dan bank yang akan menyalurkan dana BOS kepada rekening kepala sekolah penerima.<br /><br />Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Pemprov Kalbar Lumano, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui dinas pendidikan Pemprov Kalbar sudah menyalurkan dana bantuan operasional sekolah untuk triwulan pertama.<br /><br />Penyaluran itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan pengawasan yang ketat oleh tim gabungan dari Diknas dan Pemprov Kalbar. Ia mengatakan, dana BOS untuk Kalbar besarnya sekitar Rp 510 milliar .<br /><br />Selanjutnya penyaluran dana BOS di Kalbar akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu setiap tiga bulan. Penyaluran dana BOS untuk triwulan pertama sudah dilaksanakan, yang jumlahnya sekitar Rp 127 miliar lebih. Selanjutnya akan disalurkan kembali pada triwulan ke dua yaitu sekitar bulan Maret atau awal April.<br /><br />Kepla Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus menyatakan, dalam penyaluran dana BOS di kabupaten itu, pihaknya sudah melakukan upaya agar penyalurannya tepat sasaran, salah satunya dengan melibatkan berbagai sektor pendidikan, baik yang ada di kecamatan, desa, hingga tokoh masyarakat.<br /><br />Dengan adanya data yang baik tersebut tahun ini Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana BOS cukup besar. "Nilainya mencapai Rp47.610.170.000,-," kata Frans.<br /><br />Menurut dia, dibandingkan 2011, alokasi BOS 2012 mengalami kenaikan luar biasa. Jumlah kenaikannya bahkan mencapai Rp17.525.199.000,- dari Rp30.084.971.000,-.<br /><br />"Kenaikan anggaran dana BOS disertai dengan kenaikan penerima sekolah. Entah Itu untuk siswa SD dan SMP Negeri dan Swasta," tuturnya.<br /><br />Ia menyampaikan dari kucuran BOS Rp47.610.170.000,- alokasi dana BOS untuk tingkat SD yang dikucurkan sebesar Rp34.782.600.000,-. Sementara alokasi tingkat pelajar SMP mencapai Rp12.827.570.000,-. "Itu bisa dimaklumi karena penerimaan pelajar SD/SMP setiap tahunnya terus mengalami peningkatan," ungkap dia.<br /><br />Jumlah penerima siswa tingkat SD, terdiri 353 SD Negeri dan Swasta di Kubu Raya. Sementara setiap siswa akan menerima Rp580.000,- setiap tahunnya.<br /><br />Sementara di tingkat SMP terdiri 107 sekolah dari 70 SMP Negeri dan 37 SMP Swasta. Rinciannya jumlah siswa 18.067.<br /><br />"Setiap siswa SMP menerima Rp710.000,- per tahunnya," katanya.<br /><br />Lebih jauh dikatakannya untuk mekanisme penyaluran dana BOS tidak lagi seperti tahun sebelumnya. Untuk tahun 2012 ini, Dinas Pendidikan Provinsi langsung mengirimkan ke rekening sekolah.<br /><br />Di triwulan I, sambungnya, sudah harus mulai dikucurkan sekitar 9 Januari. Kemudian untuk tahapan berikutnya juga akan dicairkan kembali sesuai mekanisme berlaku.<br /><br />Meski tidak terlibat penuh, Disdik kabupaten/ kota tetap dilibatkan. Tugasnya adalah melakukan pengawasan atau monitoring hingga laporan pertanggung jawaban dari sekolah disampaikan. Frans meminta setiap sekolah tetap transparan dalam pengelolaan dana BOS. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
