Penyimpanan Arsip SKT Perlu Sistem Komputer

oleh

Jajaran Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya menyatakan, penyimpanan arsip Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada di setiap kecamatan di kota itu perlu menggunakan sistem komputer, untuk meminimalisir terjadinya SKT ganda. <p style="text-align: justify;"><br />"Kami menilai, saat ini banyaknya masalah SKT ganda di kawasan setempat akibat penyimpanan arsip masih menggunakan sistem manual. Dan kecamatan juga tidak memiliki arsip SKT yang sudah dikeluarkan sehingga tidak mengetahui mana tanah kosong yang sudah ada pemiliknya atau belum," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palangka Raya Mangapul di Palangka Raya, Rabu.<br /><br />Menurutnya, beberapa waktu belakangan ini permasalahan tanah di Palangka Raya terus meningkat, bahkan ada kejadian yang mengakibatkan perkelahian antar warga karena sebidang lahan memiliki beberapa SKT yang dinilai sah.<br /><br />Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya bisa menerapkan sistem komputer untuk penyimpanan arsip SKT di setiap kecamatan, dan BPN siap untuk melatih tenaga sumber daya manusianya, serta melakukan pembinaan.<br /><br />"Pemkot hanya perlu menyiapkan perangkat keras dan lunaknya, nanti kami yang akan memberikan pelatihan kepada petugas kecamatan agar dapat menjalankan sistem aplikasinya," ucapnya.<br /><br />Ia menjelaskan, dengan menggunakan penyimpanan arsip secara komputerisasi, maka data-data tanah yang sudah dibuatkan SKT tidak akan hilang dengan mudah. Sehingga apabila ada masyarakat yang ingin dibuatkan SKT cukup dengan melihat data di komputer maka akan diketahui apakah tanah tersebut sudah ada pemiliknya atau belum.<br /><br />Pihaknya mengungkapkan, idealnya dana yang disiapkan adalah Rp1 miliar untuk pengadaan peralatan dan pelatihan atau pembinaan pegawai setiap kecamatan dalam mengoperasionalkan program tersebut.<br /><br />Selain itu, saat ini Pemkot Palangka Raya sudah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan yang ada di kawasan setempat. Jadi secara teknis tim tersebut yang akan menginventarisir tanah-tanah yang bermasalah dan harus diselesaikan.<br /><br />"Masyarakat yang merasa tanahnya memiliki SKT ganda, jangan bertindak arogan dengan kekerasan. Tapi adukan dengan tim Pemkot yang sudah dibentuk agar dicarikan jalan keluar terbaik, baik itu secara hukum atau kekeluargaan," ujarnya.<br /><br />Ia juga menegaskan, bahwa untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan campur tangan BPN atau Kepolisian, namun harus melibatkan semua pihak termasuk Pemkot Palangka Raya dan masyarakat setempat. <strong>(das/ant)</strong></p>