Perambahan Hutan Masih Terjadi Di Kalsel

oleh

Perambahan hutan di Kalimantan Selatan masih cukup besar sehingga perlu mendapatkan perhatian dari seluruh instansi dan aparat berwenang untuk mencegahnya, kata mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan Suhardi Atmoredjo. <p style="text-align: justify;">"Masih cukup banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Kalsel mendatang, antara lain adalah kasus perambahan hutan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Kalsel," katanya di Aula Pemprov Kalsel, Senin.<br /><br />Menurut dia pada saat menerima penghargaan dan tali asih dari Pemprov Kalsel di akhir masa jabatannya, saat ini kondisi kawasan hutan Kalsel sudah cukup kritis, sehingga harus selalu diawasi jangan sampai terus ditebang oleh oknm-oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Selain itu Suhardi juga berpesan, pemerintah juga terus mengawasi pelaksanaan program hutan tanaman rakyat di enam kabupaten di Kalsel yang mulai dilaksanakan pada 2012.<br /><br />"HTR mulai direalisasikan pada 2012, saya harap program dikawal dengan serius karena cukup bagus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga bagi rehabilitasi kawasan hutan produksi Kalsel," katanya.<br /><br />Menurut dia, terdapat enam kabupaten di Kalsel yang mendapatkan proyek tanaman hutan rakyat atau pengembangan kawasan hutan yang lahannya belum masuk program hutan tanaman industri atau lahan yang belum dibebani hak atas tanah tersebut.<br /><br />Enam kabupaten tersebut masing-masing, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.<br /><br />Dari enam kabupaten itu, kata dia, Tanah Bumbu merupakan kabupaten yang mendapatkan jatah pemanfaatan lahan paling luas.<br /><br />Menurut Suhardi, program HTR merupakan program yang sangat menguntungkan terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, karena selain mereka mendapatkan legalitas penanaman di kawasan hutan, pemerintah juga memberikan pinjaman lunak.<br /><br />Dari program HTR tersebut, setiap kepala keluarga bisa mendapatkan bantuan untuk penanaman sebesar Rp8 juta per hektare, dan masing-masing kepala keluarga tersebut bisa mendapatkan hak pemakaian lahan hingga 15 hektare.<br /><br />Jadi, tambah dia, bila ada masyarakat yang bisa melakukan penanaman hingga 15 hektare mereka berhak mendapatkan pinjaman tanpa bunga sebesar Rp120 juta.<br /><br />Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan lahan tersebut selama 60 tahun dan bisa diperpanjang hingga waktu yang tidak terbatas asalkan lahan tersebut dimanfaatkan untuk tanaman keras.<br /><br />"Jadi kita berharap bupati kepala daerah setempat segera menanggapi program ini, karena sangat menguntungkan masyarakat," katanya.<br /><br />Tentang jenis tanaman diserahkan kepada masyarakat, asalkan tanaman keras, bisa buah-buahan, sengon maupun karet.<br /><br />Pengembalian uangnya dilakukan secara menyicil setelah tanaman bisa menghasilkan.<br /><br />Namun demikian, kata Suhardi, tidak dapat dipungkiri, untuk mendapatkan lahan dengan kriteria yang diminta pemerintah bukanlah hal yang mudah, karena banyak lahan kini telah dalam penguasaan perusahaan maupun pribadi. <strong>(phs/Ant)</strong></p>