Perang Saat Ini Bukan Melawan Bedil Tapi Narkoba

oleh

Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum Komisi III DPR dibentuk secara khusus memfokuskan pada penegakan hukum kasus narkotika di Indonesia. Kehadirannya ke Bali salah satunya berkaitan dengan kasus yang tengah menjerat salah satu petinggi di jajaran Kepolisian Daerah Bali. <p style="text-align: justify;">Demikian diungkapkan Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sindikat Narkoba Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, saat melakukan pertemuan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Bea dan Cukai, Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali terkait kejahatan narkoba di Bali, Senin (10/10).<br /><br />Sebagaimana dirilis berbagai media, Direktur Reserse Narkoba Polda Bali, Komisaris Besar Franky Haryanto Parapat telah dicopot sesuai rekomendasi Propam karena diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah orang yang terlibat tujuh kasus narkoba di bawah 0,5 gram. Franky juga dilaporkan atas dugaan keterlibatannya dalam pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang tunai Rp 50 juta di brankas.<br /><br />Selain kasus tersebut, lanjut Bamsoet, Panja juga menginvestigasi kasus teranyar yang mengungkap keterlibatan aparat TNI dan Polda Bali berdasarkan pengembangan tertangkapnya dua orang warga negara asing asal Australia dan Inggris.‎<br /><br />“Penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini adalah hanya pengedar kecil-kecil. Kita meyakini masih ada bandar besar, produsen besar atau pengedar besar yang belum disentuh penegak hukum di Bali,” jelasnya.<br /><br />Menurutnya, sebagai tujuan wisata dunia Bali sangat rentan terhadap peredaran gelap narkotika dan segala bentuk transaksinya. Bukan hanya di Bali, daerah lain juga rentan terhadap peredaran obat-obatan terlarang tersebut, karenanya Indonesia sejak awal menyatakan berperang dengan narkoba.<br /><br />“Kita sedang menghadapi perang. Perang saat ini bukan melawan ‘bedil’, tetapi kita menghadapi kiriman narkoba. Itu tantangan bagi kita ke depan,” ujar petinggi Partai Golkar ini.<br /><br />" Kita tidak ingin di Bali ini muncul pabrik ekstasi, pabrik sabu dan sejenisnya. Kita ingin aparat bekerja lebih baik lagi, mulai dari pintu Imigrasi, Lapas, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Dampak narkoba itu melahirkan pergaulan bebas, kriminalitas, penyakit HIV AIDS. Kita ingin mengidentifikasi pemain-pemain besar di setiap daerah walaupun itu sifatnya dugaan atau belum dipastikan kebenarannya tapi itu penting bagi kami, " terang politisi asal Dapil Jateng VII ini.<br /><br />Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Abdul Muni dalam paparannya menjelaskan bahwa mayoritas kasus narkoba di Bali sebanyak 56% tersangka melanggar pasal 112 yaitu memiliki 1-70 gr narkoba. Yang terjerat Pasal 113 (menyimpan) 1-30 gr narkoba sebanyak 21%, Pasal 114 (mengedarkan) 1-50 gr narkoba 19% dan terjerat pasal 127 (penyalahgunaan) hanya 4%.<br /><br />“Kendala yang dihadapi jaksa dalam menuntut kasus kejahatan narkoba karena kurang barang bukti, sehingga juga sulit mengungkap bandar. Sedangkan terkait pasal 117 jika tersangka adalah Warga Negara Asing (WNA) maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharuskan menyiapkan juru Bahasa (penerjemah), sementara anggarannya tidak ada (tidak masuk DIPA),” jelas Abdul Muni.<br /><br />Muni melanjutkan, bahwa saat ini di Bali ada 3 terdakwa hukuman mati terkait kasus narkoba, 2 warga negara Australia dan 1 warga Afrika namun belum dilakukan eksekusi karena mereka masih melakukan upaya hukum.<br /><br />Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Ida Bagus K Adnyana mengakui adanya over capacity di Lapas Kelas IIA Denpasar di Kerobokan, dengan kapasitas 323 orang tapi per 1 Oktober 2016 dihuni 1110 orang, artinya over sebanyak 243,6%. Disana juga terdapat 58 WNA yang berasal dari 26 negara.<br /><br />“Upaya pencegahan penyelundupan dan peredaran narkoba dilakukan petugas Imigrasi berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BNN, Bea dan Cukai dan Kepolisian melalui pertukaran informasi orang asing yang terindikasi sebagai penyelundup atau pengedar narkoba,” pungkas Ida Bagus.<br /><br />Tim Panja Pengawasan Sindikat Narkoba Komisi III DPR dipimpin Bambang Soesatyo (Ketua/Golkar) didampingi Benny K Harman (Wakil Ketua/Demokrat), Mulfachri Harahap (Wakil Ketua/PAN), Ichsan Sulistyo (PDIP), Aboe Bakar Al Habsy (PKS), Arsul Sani (PPP), Ahmad Sahroni (Nasdem), dan Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura).(oji) <br /><br />Sumber: http://www.dpr.go.id</p>