Bicara pembangunan tentunya semua wilayah menginginkan perhatian yang sama, tidak ada yang superior dan harus dapat lebih, namun untuk perbatasan masih bisa dimaklumi karena menyangkut antarnegara, Pun demikian, kondisi perbatasan jangan sampai dijadikan ajang untuk cari popularitas. <p style="text-align: justify;">“Siapapun dia, perbatasan bukan untuk dipermainkan, bukan hanya cari popularitas,” kata Ginidie, Anggota DPRD Kabupaten Sintang kepada kalimantan-news.com baru-baru ini.<br /><br />Menurut Ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Sintang ini, bicara pembangunan sudah semestinya memang kawasan perbatasan menjadi wilayah prioritas dan bukan hanya menjadi tugas kabupaten maupun provinsi, tetapi tanggungjawab besar ada pada pemerintah pusat.<br /><br />“Ribut-ribut perbatasan, sementara tanggungjawab utama sudah jelas karena menyangkut hubungan antarnegara dan saya pribadi mendukung itu, namun jangan abaikan kawasan lainnya,” jelasnya.<br /><br />Ia mencontohkan jalur tebidah hingga ke Serawai dimana status jalan kini berada di bawah pengelolaan Provinsi Kalbar, di ruas itu juga pernah terucap janji untuk membangunnya.<br /><br />“Cornelis selaku gubernur juga harus memerhatikan itu, tak usah jauh perhatikan juga di Sepauk Nanga Pari, jadi tidak melulu perbatasan, itu sudah jelas yang ngurusnya siapa,” ucapnya.<br /><br />Kalau hanya untuk mencari popularitas, dalam hitung-hitungan politik, tentunya kata legislator dapil Serawai-Ambalau ini,tak cukup hanya Ketungau saja yang bisa mendudukan seseorang pada posisi yang diinginkan seperti ketika menjadi calon gubernur.<br /><br />“Ada suara dari Serawai, ada dari Sepauk dan banyak lagi daerah lainnya yang belum pernah didatangi gubernur atau dapat alokasi anggaran untuk perbaikan jalan,” tukasnya.<br /><br />Bicara kontribusi masing-masing wilayah, ia kembali mengingatkan bahwa wilayah Serawai dan Ambalau adalah penyumbang Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH-DR) terbesar di Sintang yang sekian persen setoran itu pasti kembali ke daerah.<br /><br />“Namun daerah kami itu sangat minim perhatian, jalan tidak tembus, transportasi air biayanya mahal apalagi ketika kemarau seperti ia sehingga kebutuhan pokok ikut mahal, sejak merdeka sampai sekarang sepertinya kami sangat-sangat kurang diperhatikan, tapi sumber daya alam kami terus diekploitasi, sehingga azas pemerataan dalam pembangunan itu yang dibutuhkan,” imbuhnya. <strong>(phs)</strong></p>
