Perbatasan Kalbar Dapat Rp 200 Miliar Tahun Depan

oleh
oleh

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan dan penataan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat pada 2012. <p style="text-align: justify;">"Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur, fisik maupun nonfisik," kata Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalbar, MH Munsin saat dihubungi di Pontianak, Selasa.<br /><br />Ia mengungkapkan, dana yang bersumber dari APBN itu disebar untuk kegiatan 16 kementerian terkait dalam pembangunan dan penataan kawasan perbatasan.<br /><br />"Misalnya Pekerjaan umum, kementerian komunikasi dan informasi, perhubungan, agama, hukum dan HAM, dan lain sebagainya," kata MH Munsin.<br /><br />Sedangkan besaran dana yang dikelola masing-masing kementerian tersebut tergantung usulan yang diajukan dalam rencana kerja tahun 2012.<br /><br />"Usulan ada juga dari daerah, tetapi tidak semua yang diusulkan itu disetujui," ujar dia.<br /><br />Namun, lanjut dia, dana tersebut terutama untuk melengkapi infrastruktur di Pos Pemeriksaan Lintas Batas.<br /><br />Ia mengakui, meski kebutuhan dana untuk kawasan perbatasan sangat besar, adanya dana Rp200 miliar itu sudah menjadi awal yang baik.<br /><br />"Karena tahun 2011, tidak ada dana untuk kawasan perbatasan. Karena Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pusat juga baru dibentuk Oktober 2010, jadi tidak ikut membahas anggaran tahun 2011," ungkap MH Munsin.<br /><br />Ia juga menyadari, kawasan perbatasan tidak hanya di Kalbar saja, namun sejumlah provinsi mempunyai daerah perbatasan yang butuh perhatian.<br /><br />Ia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Nanggroe Atjeh Darussalam, Maluku, Papua Barat dan Kalimantan Timur.<br /><br />Kalbar mempunyai lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.<br /><br />Secara umum, kehidupan masyarakat di perbatasan Kalbar jauh tertinggal dibanding Sarawak. Tingkat pendapatan rendah, akses infrastruktur yang buruk, pelayanan publik yang tertinggal, membuat orientasi penduduk lebih banyak ke Sarawak. <strong>(phs/Ant)</strong></p>