Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menggelar rapat untuk mempercepat proses penyerapan anggaran khususnya dalam hal pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. <p style="text-align: justify;">Setelah melakukan evaluasi pada 5 Agustus 2015, pada 13 Agustus 2015 di Ruang Rapat Sekda Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah kembali mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki proyek-proyek pembangunan pada Tahun 2015.<br /> <br />“saya ingin mendengarkan informasi yang utuh dan menyeluruh dari SKPD yang memiliki proyek pembangunan. Rapat ini menjadi ruang diskusi yang baik untuk mengetahui persoalan lambatnya penyerapan anggaran di masing-masinf SKPD” terang Yosepha Hasnah.<br /> <br />Dalam pertemuan kesekian kalinya tersebut, seluruh dinas yang memiliki paket proyek melaporkan sedang dalam proses dan yakin pada bisa selesai sesuai waktu.<br /><br />Berdasarkan data Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Sintang pada Tahun 2015 ini, Pemkab Sintang memiliki 166 paket pekerjaan yang harus dilakukan lelang secara online. “diantara 166 paket tersebut, 25 paket belum masuk ke ULP. Ke 25 paket tersebut tersebar di beberapa SKPD” jelas Helmi Kepala ULP Sintang. <br /><br />Zulkarnaen Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan seluruh paket sebenar sudah di lelang, tinggal satu paket yang belum dilelang yakni pengerjaan jalan Akcaya ke Menyurai karena ada permasalahan pada tanah yang akan dilewati.<br /><br />Kristina dari RSUD AM Djoen juga menjelaskan bahwa paket pekerjaan di RSUD juga sedang dalam penyusunan draft untuk segera masuk ke ULP. <br /><br />Hadi Rayani Sekretaris Dishutbun menjelaskan seluruh paket di Dishutbun sudah selesai di lelang, tetapi ada tiga paket yang tidak bisa dilelang pada bidang kehutanan karena kewenangan bidang kehutanan sudah ditarik oleh pemerintah pusat.<br /><br />Kepala Bappeda Florentinus Anum menjelaskan bahwa data yang dipegang oleh Bappeda memperlihatkan penyerapan belanja langsung baru mencapai 31 persen dengan waktu tersisa 4 bulan.<br /> <br />“menurut saya setiap SKPD harus merubah jadwal pelaksanaan kegiatannya, mengingat waktu kita sudah pendek. misalnya harus menyusun jadwal per hari, jangan per minggu atau bulan lagi. Dan saya menganggap sangat perlu ada pertemuan khusus membahas cara membuat harga perkiraan sendiri (HPS) supaya tidak bolak balik dari SKPD ke ULP” pinta Florentinus Anum. <br /><br />Yosepha Hasnah menjelaskan pertemuan seperti ini untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing instansi serta supaya kita saling mengingatkan dan mengetahui masalahnya untuk segera diatasi.(Humas)</p>
