Meskipun Gubernur Kalbar terkesan ogah memberikan dukungan penuh bagi percepatan pemekaran di Kalbar khususnya terhadap rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya, namun para kepala desa yang ada di seluruh Kalbar siap menyatukan suara untuk memberikan dukungahn bulat pembentukan provinsi baru ini. <p style="text-align: justify;">“Beberapa hari lalu kami ada pertemuan dengan sejumlah kepala desa dari seluruh Kalbar, intinya ingin menyatukan suara untuk menguatkan dukungan bagi rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya,” kata Erwin Suryanegara, Kepala Desa Sungai Itik Kabupaten Kubu Raya dihubungi kalimantan-news, Kamis (23/6).<br /><br />Menurutnya, pertemuan yang dilakukan Forum Kepala Desa se Kalbar beberapa waktu lalu itu dihadiri sekitar 40 kepala desa yang mewakili setiap kabupaten di Kalbar. <br /><br />“Kami sengaja berkumpul khusus membahas dukungan terhadap pembentukan Provinsi Kapuas Raya karena katanya sudah enam tahun diupayakan tapi sampai sekarang masih belum jadi,” ucapnya.<br /><br />Ia mengatakan Kalbar memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sudah sangat layak untuk dimekarkan menjadi dua atau tiga provinsi.<br /><br />“Karena saat ini yang mecuat adalah PKR, maka kami siap membulatkan dukungan untuk percepatan pembentukan PKR ini,” jelasnya.<br /><br />Apalagi kata dia dengan luasnya wilayah Kalbar, tentunya konsentrasi pembangunan akan terbagi dan selama ini wilayah timur Kalbar memang agak kurang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.<br /><br />“Bayangkan bertahun-tahun jalan rusak dan hanya ditambal sulam karena memang anggaran Kalbar harus terbagi, makanya ini sudah sangat layak dimekarkan,” tukasnya.<br /><br />Menurutnya, Kepala Desa yang tergabung dalam Forum tersebut memiliki kepentingan untuk membantu percepatan pembentukan PKR karena dengan masih menjadi bagian dari Kalbar, maka porsi anggaran untuk pembangunan terbatas.<br /><br />“Kalau mekar, maka Pemprov Kalbar akan lebih fokus membenahi wilayahnya karena tidak lagi memikirkan wilayah timur, percepatan pembangunan dan pemerataan pun akan terjadi,” ucapnya.<br /><br />Kades Tangung Mekar Kabupaten Sambas yang juga ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sambas, Irfan menilai apa yang diperjuangkan wilayah timur Kalbar adalah hal yang wajar.<br /><br />“Selama masih menyatu dengan Kalbar maka pemerataan pembangunan butuh waktu yang lama karena anggaran harus dibagi ke semua wilayah,” ucapnya dihubungi via telepon.<br /><br />Ia menilai dengan kondisi saat ini maka bicara soal rentang kendali pemerintahan maka wilayah timur tentunya merasa berat karena jauh dari ibukota provinsi apalagi ditambah kondisi infrastruktur yang kurang memadai.<br /><br />“Urusan jadi lambat, beda ketika jadi provinsi baru, pemerataan pembangunan bisa terwujud, rentang kendali pemerintahan pun bisa diperpendek dan yang jelas keinginan untuk menyejahterakan masyarakat bakal tercapai,” katanya.<br /><br />Terkait soal dukungan itu, ia mengatakan memang ada rencana dari forum kepala desa se Kalbar untuk membuat dukungan tertulis yang akan disampaikan ke pusat bahwa untuk rencana pemekaran Kalbar ini, bukan hanya menjadi isu utama bagi masyarakat diwilayah timur, tetapi juga mendapatkan dukungan dari semua wilayah di Kalbar.<br /><br />“Kita ingin rencana pemekaran ini adalah isu bersama masyarakat Kalbar, artinya dukungan kami bulat karena kami sangat ingin ada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah hingga ke pedesaan, secepatnya dukungan tertulis ini akan kami sampaikan ke pusat,” kata dia.<br /><br />Kepala Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya Karimata kabupaten Kayong Utara, Daeng Seman mengatakan selama pemekaran itu ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak dan juga pemerataan pembangunan maka ia akan mendukung rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya itu.<br /><br />“Kami tidak ada persoalan dan tentunya akan selalu memberikan dukungan untuk itu, apalagi kami kabupaten baru yang juga butuh perhatian pembangunan dari provinsi Kalbar,” kata dia yang juga dihubungi via telepon genggam.<br /><br />Kalau nantinya Kalbar mekar dan PKR jadi maka menurutnya konsentrasi pembangunan yang dilakukan Pemprov Kalbar bisa lebih fokus mengurusi daerah.<br /><br />“Kalbar ini luas dan sepanjang sudah memenuhi prosedur dan persyaratannya juga tidak ada masalah, mengapa harus menunggu lagi karena bagi kami saat ini pemekaran Kalbar adalah kebutuhan agar kami juga bisa dapat perhatian lebih dari provinsi yang ada saat ini,” ucapnya. <strong>(phs)</strong></p>
