Perda Inisiatif DPRD Kalsel Tak Capai Target

oleh

Realisasi Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD Kalimantan Selatan dan masuk dalam program legislasi daerah setempat tahun 2012, tak mencapai target. <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Iqbal Yudiannoor ketika ditemui di ruang kerjanya, di Banjarmasin, Jumat mengakui hal itu, sembari memberikan beberapa alasan.<br /><br />Sejumlah alasan itu, antara lain karena prosedur dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif lebih rumit dibandingkan dengan yang diajukan eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov).<br /><br />Selain itu, pertimbangan kualitas dan atau asas manfaat dari Raperda tersebut, lanjutnya menjawab wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.<br />&lt;br />"Percuma kita bikin Perda, kalau ternyata tak bisa dilaksanakan atau manfaatnya kurang bagi kemaslahatan masyarakat," lanjut politisi muda Partai Demokrat itu.<br /><br />"Namun guna mendorong kinerja dewan dan sebagai tuluk ukur, kita perlu membuat target Raperda/Perda inisiatif itu," demikian Iqbal Yudiannoor.<br /><br />Dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda) Kalsel 2012 semula, terdapat delapan Raperda inisiatif dewan, tapi cuma lima diantaranya yang terealisasi.<br /><br />Tiga Raperda inisiatif yang belum terealisasi, yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemprov Kalsel, serta Raperda Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.<br /><br />Selain itu, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Kalsel.<br /><br />Sedangkan Raperda inisiatif yang sudah selesai pembahasannya (termasuk tambahan/usulan baru) dalam Prolegda Kalsel 2012, yaitu Raperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba.<br /><br />Kemudian, Raperda pengaturan pepohonan di bawah jaringan listrik, Raperda pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah, Raperda Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Pemprov Kalsel.<br /><br />Selain itu, Raperda pengendalian, penertiban dan pengawasan terhadap peredaran makanan dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, serta Raperda perlindungan dan pengelolaan terumbu karang.<br /><br />Sementara Raperda Tentang Reklamasi Kawasan pertambangan di Kalsel, juga belum diparipurnakan DPRD setempat, untuk mendapatkan persetujuan, karena masih dalam proses penyempurnaan dan pengayaan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>