Perda PDAM Sudah Dibahas di DPRD

oleh

Rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tengah digodok oleh DPRD Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, bersama unsur eksekutif. <p>Pembahasan Raperda sudah mulai sejak sepekan yang lalu. Mudah-mudahan tidak lama lagi status UPTD SPAM yang saat ini berada di bawah naungan Dinas PU dan Pertambangan akan bertransformasi menjadi Perusahaan Daerah. <br /><br />“Pembahasan raperda PDAM akan dilakukan dalam rapat kerja komisi mulai tanggal 5 september,” kata wakil ketua DPRD Sekadau, Markus, saat memimpin rapat paripurna jawaban eksekutif terhadap PA fraksi DPRD.<br /><br />Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sekadau, Rupinus mengatakan, raperda PDAM akan menjadi landasan hukum untuk pembentukan PDAM Kabupaten Sekadau jika nantinya akan disahkan menjadi perda. <br /><br />Usulan pembentukan PDAM, lanjut Rupinus, merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat. Ia menyanggah jika PDAM dibentuk dengan orientasi keuntungan.<br /><br />“Usulan pembentukan PDAM bukan uuk mencari keuntungan, tapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rupinus.<br /><br />Terlaksananya operasional unit pelaksana teknis dinas-sistem penyediaan air minum (UPTD-SPAM) Kabupaten Sekadau dilandasi oleh peraturan Bupati Sekadau nomor 20 tahun 2011. <br /><br />Dengan posisi sebatas UPTD yang bernaung dibawah instansi teknis (Dinas PU), gerak-gerik UPTD SPAM dalam meningkatkan pelayanan otomatis terbatas. Hal itu dikarenakan pengelolaan keuangan SPAM masih diatur oleh dinas PU. Sebagai contoh, untuk pengadaan meteran dan atribut lain, UPTD SPAM harus mengikuti mekanisme dan proses penganggaran dan pencairan dana APBD yang memakan waktu lama.<br /><br />Jika telah terbentuk menjadi PDAM, maka pengelolaan SPAM akan mandiri. PDAM nantinya akan memiliki anggaran sendiri, kurang lebih sama seperti badan layanan umum daerah (BLUD). Dengan demikian, PDAM bisa mengelola anggarannya untuk kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan tanpa harus menunggu persetujuan dari APBD. Dari PDAM, Pemda tetap akan mendapat jatah pendapatan asli daerah (PAD) berupa bagi hasil (dividen). (Mto/kn)</p>