Perjalanan Panjang Pembentukan PKR (bag.2)

oleh

Pada bagian pertama, sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwa Milton Crosby ditunjuk sebagai Koordinator pembentukan PKR berdasarkan hasil Deklarasi Sintang tanggal 14 Agustus 2006. <p style="text-align: justify;">Sebagai koordinator pembentukan PKR, dijelaskan jika Milton Crosby telah mengambil berbagai langkah seperti dasar pemikiran,manfaat pembentukan, persyaratan hukum pembentukan PKR serta berbagai persyaratan sesuai dengan aturan perundangan.<br /><br />Menurut Milton, setelah berbagai persyaratan dipenuhi, dirinya kemudian menyampaikan draf usulan pembentukan PKR kepada Gubernur Kalbar waktu itu Usman Djafar.<br /><br />"Setelah dipelajari Gubernur, kemudian beliau memberikan persetujuan berupa terbitnya rekomendasi no. 878 tertanggal 11 Oktober 2007," ujar Milton.<br /><br />Bahkan DPRD Provinsi Kalimantan Baratpun, lanjut Milton juga mengeluarkan rekomendasi yang sama no. 8 tahun 2007 yang ditandatangani ketuanya waktu itu Zulfadhli.<br /><br />"Setelah ada rekomendasi dari Gubernur dan DPRD, saya dan pihak pemprov meneruskan usulam pembentukan PKR tersebut ke pemerintah pusat," jelasnya.<br /><br />Tanggal 06 November 2007 Milton Crosby selaku Koordinator PKR beserta pemprov Kalbar yang diwakili Wagub LH Kadir dan seluruh tokoh masyarakat berangkat ke Jakarta guna menghadap Dirjen OTDA Depdagri untuk menyampaikan draf usulan pembentukan PKR.<br /><br />"Kami waktu itu diterima Bapak Kausar selaku Dirjen Otda dan beliau saat itu mengatakan akan mempelajari draf usulan yang kita serahkan, Beliau juga mengatakan akan memberikan pertimbangan kepada Mendagri untuk menerbitkan rekomendasi. Nah selaku Koordinator saya menunggu keluarnya rekomenfdasi tersebut," kata Milton.<br /><br />Bahkan lanjut Milton dalam masa penantian keluarnya rekomendasi dari Mendagri, gema pembentukan PKR terus dilakukan. Salah satunya adalah kunjungan Komisi II DPRRI ke Sintang tanggal 26 Agustus 2008.<br /><br />"Dalam kunjungan tersebut muncul ide pembentukan PKR ditempuh melalui jalur inisiatif DPR apabila ada hambatan melalui jalur Birokrasi," ungkapnya.<br /><br />Jadi, kata  Milton awalnya usulan pembentukan PKR tersebut diusulkan melalui jalur birokrat atau pemerintah. <strong>(*)</strong></p>