Ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dalam berbagai aspek di Kalimantan, khususnya Kalimantan barat adalah cerita lama yang hingga kini masih merupakan kenyataan di depan mata. Selain terobosan-terobosan baru yang minim, inisiatif warga untuk mengembangkan ekonomi juga tidak ditanggapi dengan serius. Padahal, wilayah perbatasan itu berpotensi sangat besar, tidak saja dalam urusan ekonomi, tetapi juga budaya. <p>Padahal, wilayah perbatasan itu berpotensi sangat besar, tidak saja dalam urusan ekonomi, tetapi juga budaya.</p> <p style="text-align: justify;">Untuk tahun 2011, Pemerintah pusat sudah siap untuk menggelontorkan dana bagi pembangunan dikawasan atau wilayah perbatasan dengan negara tetangga di seluruh Indonesia sebesar Rp 700 Miliar. Dana tersebut mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya Rp 25 miliar. Menurut Menteri dalam negeri, Gmawan Fauzi dana sebesar itu nantinya akan dipergunakan untuk dana koordinasi dan gerakan kegiatan masyarakat.<br /><br />Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Sintang Heri jambri, Senin (10/01/2011) menyatakan jika alokasi anggaran perbatasan tersebut kerap tak jelas peruntukannya. Dirinya mencontohkan tahun 2010, Kabupaten Sintang mendapatkan sekitar Rp 15 milyar untuk perbatasan.<br /><br />"Lihat saja sendiri hasilnya, sampai sejauh ini kondisi pembangunan di kawasan perbatasan masih sangat minim," ungkapnya<br /><br />Akibat ketidak jelasan penggunaan anggaran untuk wilayah perbatasan tersebut, ada rencana warga perbatasan mendatangi langsung pemerintah provinsi untuk mempertanyakan alokasi anggaran itu.<br /><br />"Selama ini, kemana anggaran itu. Meski pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk perbatasan, ketika sampai di Kabupaten tak tahu seperti apa,” katanya.<br /><br />Meskipun dirinya belum mengetahui berapa miliar dana yang akan diberikan ke Kalimantan barat dari total Rp 700 miliar tersebut, khususnya yang untuk kabupaten Sintang, dirinya meminta semua kalangan terus mengawasi penggunaan anggaran tersebut nantinya. Lanjutnya, Pemerintah baik pusat, provinsi, apalagi kabupaten yang notabene memiliki wilayah yang langsung berhadapan dengan negara tetangga harus mengerti dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat di perbatasan itu sendiri.<br /><br />"Jangan sampai dana itu peruntukannya tidak tepat sasaran. Misalnya membuat program dengan dana besar tapi tidak tepat sasaran. Dana itu bisa dibagikan dengan tepat dan terukur, bisa membangun fasilitas infrastruktur dan meningkatkan tingkat kesejahtraan penduduk di wilayah perbatasan," kata Heri Jambri.<strong> (phs)</strong></p>
