Perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diminta tidak mempersulit petugas pemutakhiran data pemilih dalam mendata ulang pemilih di areal perusahaan perkebunan. <p style="text-align: justify;"><br />"Saat pemutakhiran data pemilih pada pemilu lalu, sekitar 44.000 pemilih terdata di perusahaan. Itu baru yang bisa ditembus. Kenyataannya, petugas kami susah masuk ke perusahaan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kotim, Sahlin di Sampit, Rabu.<br /><br />Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dilaksanakan mulai 15 Juli-19 Agustus. Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada 2 September disusul penetapan Daftar Pemilih Tetap pada 2 Oktober 2015. Setelah penetapan DPT itu masih ada masa perbaikan selama tujuh hari.<br /><br />Sebelumnya KPU membenarkan bahwa hasil sinkronisasi daftar pemilih tetap dengan DP4 atau data penduduk potensial pemilih pemilu, terjadi banyak perbedaan diduga banyak data ganda. Untuk itulah dilakukan pemutakhiran data dengan cara pengecekan langsung di lapangan.<br /><br />Secara khusus untuk pemutakhiran data pemilih di areal perusahaan perkebunan, KPU sengaja mengirim surat ke seluruh perusahaan perkebunan agar perusahaan membantu kemudahaan petugas dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.<br /><br />Tidak hanya itu, surat dengan tujuan sama juga disampaikan pemerintah daerah untuk memberi penegasan.<br /><br />Jumlah daftar pemilih tetap Kotim saat pemilihan Presiden pada 2014 lalu sebanyak 331.260 pemilih. Namun saat sinkronisasi dengan DP4 di tingkat pusat, jumlahnya membengkak menjadi 471.000 pemilih lebih, diduga karena banyak data ganda.<br /><br />Dia mengatakan, KPU Pusat tidak ada kewenangan menghapus data ganda, karena itulah dilakukan pemutakhiran data pemilih di seluruh daerah.<br /><br />KPU berharap partisipasi aktif masyarakat dengan memastikan nama mereka masuk dalam daftar pemilih. Jika belum masuk, masyarakat diminta segera melaporkan kepada PPS atau PPK masing-masing wilayah agar segera dimasukkan dalam data pemilih. (das/ant)</p>
