Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Selatan menyarankan perusahaan perkebunan di provinsinya agar bersinergi dengan masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dari usaha tersebut. <p style="text-align: justify;">Saran Fraksi Partai Golkar itu dalam pemandangan umumnya terhadap Raperda pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalsel, yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat, yang dipimpin ketuanya Nasib Alamsyah, di Banjarmasin, Rabu.<br /><br />Dalam pemandangan umum FPG yang diketuai H Puar Junaidi itu, menegaskan, sinergisitas dimaksud dalam kepemilikan dan atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan.<br /><br />Selain itu, pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaran usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<br /><br />FPG DPRD Kalsel melalui juru bicaranya H Bardiansyah, juga mengingatkan, untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, perlu upaya pengamanan yang dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan dapat pula melibatkan bantuan masyarakat sekitar.<br /><br />Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel menyambut positif terhadap Raperda pembangunan perkebunan berkelanjutan di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.<br /><br />Karena, menurut Fraksi PKS yang diketuai Husaini Suni itu, Raperda pembangunan perkebunan berkelanjutan tersebut, penting agar perkembangan perkebunan di provinsinya dapat diatur sesuai peruntukannya.<br /><br />"Terlebih lagi subsektor perkebunan belakangan ini di Kalsel semakin diminati masyarakat, selain sektor lain," tandas Fraksi PKS melalui juru bicaranya Muhammad Ihsanudin.<br /><br />Dalam pemandangan umumnya itu Fraksi PKS mempertanyakan, apakah pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel telah memiliki gambaran umum terkait usaha perkebunan yang ramah terhadap lingkungan dan memiliki nilai sosial bagi masyarakat sekitar.<br /><br />Pertanyaan wakil rakyat dari PKS itu, seiring dengan semakin banyak masyarakat maupun perusahaan menggeluti subsektor perekunan di Kalsel.<br /><br />Selain itu, Fraksi PKS berharap, dalam pembahasan Raperda pembangunan perkebunan berkelanjutan juga membahas permasalahan perkebunan dari hulu sampai hilir, sehingga Raperda tersebut dapat dijadikan acuan yang menyeluruh bagi perkebunan di Kalsel. <strong>(phs/Ant/foto: inspirasibangsa.com)</strong></p>