Perlu adanya Sinergitas BPJS Ketenagakerjaan dengan Program Tapera

oleh
oleh

Anggota Komisi IX DPR Ketut Setiawan menilai perlu adanya Sinergitas antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengakomodir atau menyediakan kebutuhan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. <p style="text-align: justify;">“Gagasan program Tapera ini sebetulnya penumpukan modal dari pekerja yang sifatnya gotong royong, sama seperti jaminan sosial kesehatan tapi ini khusus untuk perumahan. Jadi artinya ada pengelolaan dana, dimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan dana dalam bentuk yang murah,” ungkap Ketut di sela-sela rapat Komisi IX, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/9/2016).<br /><br />Lebih lanjut politisi F-PDI Perjuangan itu berharap, ide baik ini tidak membebani para pekerja dan pemberi kerja, pasalnya program Tapera yang dicanangkan itu untuk jaminan pekerja di hari tua juga.<br /><br />‘Karena ide baik ini sama-sama dari Pemerintah, tinggal diatur bagaimana koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Badan Pengelola Tapera,” saran politisi asal dapil Jawa Barat itu.<br /><br />Selain itu, menanggapi usulan Kementerian Tenaga Kerja terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Ketut menyambut baik hal tersebut, karena menurutnya setiap orang yang bekerja baik di dalam maupun luar negeri wajib dilindungi.<br /><br />“Bekerja di dalam atau luar itu kan pilihan, tetapi memang sebuah keharusan bagi negara untuk melindungi tenaga kerja. Apalagi asuransi yang diatur dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ada empat yaitu jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun,” pungkasnya.<br /><br />Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati. Menurut politisi F-PDI Perjuangan itu, perlindungan terhadap TKI merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan terkait dana perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.<br /><br />‘Kami meminta harus dipertanggungjawabkan, karena dananya besar. Dana besar itu harus dipastikan untuk perlindungan tenaga kerja kita baik lokal maupun di negara lain, terkait dana, saya juga minta roadmap selama 5 tahun kedepan, karena Dirutnya baru yang belum banyak koordinasi dengan komisi IX,” imbuh politisi asal dapil Bengkulu itu. (tr,rnm)<br /><br />Sumber: http://www.dpr.go.id</p>