Perlu Ketegasan Atur Distribusi BBM Subsidi

oleh

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyatakan perlu ketegasan semua pihak untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran tanpa penyimpangan di daerah tersebut. <p style="text-align: justify;">"Pertamina, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berperan penting dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Jika yang berwenang ini tidak tegas, maka penyelewengan akan terus terjadi," kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli di Sampit, Selasa.<br /><br />Dia mengatakan, pelaku penyalahgunaaan BBM subsidi seharusnya diberikan sanksi seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Sanksi tidak cukup hanya mencabut izin, tapi pelakunya harus dipidana, dan dipenjarakan.<br /><br />Tindakan kurang tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum membuka peluang terulang perbuatan serupa. Penegakan hukum bagi pelaku penyeleweng BBM subsidi di Kotim masih lemah, yang dibuktikan dari penanganan kasus hingga belum ada satupun pelaku divonis.<br /><br />Kondisi itu membuat pelaku penyeleweng BBM subsidi melenggang bebas tanpa ada efek jera, dan ini menunjukkan kinerja tim pengawas yang dibentuk pemerintah kurang maksimal, masyarakat mengeluh karena sulit mendapat BBM subsidi.<br /><br />"Kami harap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum kedepannya dapat melakukan pengawasan lebih ketat lagi, agar penyelewengan BBM subsidi dapat cegah sedini mungkin," katanya.<br /><br />Pemerintah daerah juga harus melakukan antisipasi sejak dini terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi. Diprediksi akan banyak kendaraan pribadi yang akan berpindah ke plat kuning hanya untuk mendapat BBM subsidi yang lebih murah.<br /><br />Praktek beralihnya plat hitan/pribadi menjadi plat kuning/angkutan umum pasti akan terjadi. Upaya itu biasanya akan ditempuh oleh para pelangasir BBM subsidi.<br /><br />"Salah satu pemicu masih terjadinya penyelewengan BBM subsidi karena adanya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Perbedaan harga itulah yang dianggap pelaku penyelewengan BBM subsidi sebagai peluang usaha," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>