Permasalahan Tanah Di Kapuas Bisa Hambat Investasi

oleh
oleh

Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah HM Mawardi mengatakan permasalahan tanah yang terjadi di kabupaten tersebut jika dibiarkan berlarut-larut bisa menghambat iklim investasi dan pembangunan. <p style="text-align: justify;">"Di Kabupaten Kapuas masalah pertanahan sering terjadi antara investor bidang perkebunan dan pertambangan dengan masyarakat sekitar lokasi. Di mana masyarakat menganggap tanah lokasi tersebut merupakan hak adat mereka," kata Bupati Mawardi saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kuala Kapuas, Rabu. <br /><br />Dia mengatakan, untuk itu diperlukan aturan yang tegas agar tercipta kepastian dalam berinvestasi di samping hak-hak masyarakat harus diakui. <br /><br />Menurutnya, dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan nyaman diperlukan pemahaman dan persamaan persepsi antara masyarakat adat dan seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. <br /><br />Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak serta Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tanah adat dan hak-hak atas tanah adat dapat menjadi dasar acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. <br /><br />Salah satu cara mengkaji tentang tanah adat yang ada di Kabupaten Kapuas adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah adat, sehingga dapat dipahami arti dan definisi tanah adat. <br /><br />Sehingga diharapkan melalui sosialisasi yang dilaksanakan tersebut akan adanya pemahaman dan persamaan persepsi baik oleh masyarakat adat, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh lapisan masyarakat maupun aparat pemerintah daerah dalam rangka penegakan aturan perundang-undangan itu. <br /><br />Sementara itu Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, Iskandar SH MH menjelaskan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, baik itu warga biasa maupun aparatur pemerintahan sangat penting. <br /><br />"Tujuannya agar peraturan yang telah ditetapkan diketahui, dipahami dan dilaksanakan karena tanpa adanya sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan kemungkinan hanya diketahui oleh lingkungan institusi sektoral pemrakarsa saja," jelasnya. <br /><br />Adapun peraturan perundang-undangan adalah alat rekayasa sosial yang dapat dijadikan alat untuk mengubah dan mengarahkan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. <br /><br />Kemudian dapat dipergunakan sebagai pedoman, arah pembangunan menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, terangnya. <br /><br />Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh seluruh Camat se-Kabupaten Kapuas dan Damang Adat dengan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Kalteng Iskandar, Arsel SH MH dosen Fakultas Hukum Unpar dan Ruther A Matjan SH praktisi hukum adat di Kalteng. <br /><strong>(das/ant)</strong></p>