Bertempat Aula Makodam XII/Tpr dilaksanakan kegiatan (Bimbingan Teknis) BIMTEK Sun LAKIP oleh Tim Ditjen Renhan Kemhan Penyusunan Lakip di Kodam XII/Tpr yang dibuka oleh Asisten Perencanaan (Asren) Kodam XII/Tpr Letkol Inf Tato Hadiyan. Kegiatan dihadiri para Asisten Kasdam, para Kabalakdam, Katim Bimtek LAKIP Kolonel Laut Syafei S.H dan rombongan serta para peserta BIMTEK Sun LAKIP Jajaran Kodam XII/Tpr. <p style="text-align: justify;">Dalam Amanat Pangdam XII/Tpr yang dibacakan oleh Asren Kasdam XII/Tpr Letkol Inf Tato Hadiyan menyampaikan kepada seluruh para peserta karena hari ini bertepatan dengan pelaksanaan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan, maka selaku Pangdam XII/Tpr dan pribadi, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1436 H bagi peserta Bimtek yang beragama Islam, semoga keikhlasan dan keteguhan dalam beribadah dibulan suci Ramadhan semakin memantapkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara serta amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT.<br /><br />Pelaksanaan kegiatan Bimtek Sun Lakip ini tentu sangat penting dan mempunyai tujuan untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka suatu instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta harus melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.<br /><br />Oleh karena itu, menyikapi tuntutan tersebut, maka Ditjen Renhan Kemhan perlu mengadakan Bimtek LAKIP, yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat memberikan informasi tentang kinerja atau kemajuan kinerja sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan perjanjian/ kontrak kinerja, memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan komponen penilaian meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi, Analisa Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Diharapkan dengan beberapa komponen penilaian tersebut dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelaksanaan pelaporan yang lebih baik dan bertanggungjawab.<br /><br />Perlu diketahui bersama dari hasil penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertahanan tahun 2013 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Dan diharapkan pada tahun 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). <br /><br />Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan opini WTP, seluruh jajaran Kodam XII/Tpr harus memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan pelaporan dengan cara mengikuti ketentuan dan arahan yang disampaikan oleh Tim, sehingga ke depan diharapkan dapat mempertahankan, bahkan menaikkan hasil yang selama ini kita capai.(Rilis Pendam XII/Tpr)</p>
