Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya meminta tim khusus dari Pertamina untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan ketersediaan pasokan BBM pada SPDN, mengingat sering terjadinya kekurangan takaran BBM pada SPDN di kabupaten itu. <p style="text-align: justify;">"Kita berharap pemerintah dan instansi terkait dapat membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM kepada para nelayan. Kita juga minta kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membentuk tim tim terpadu yang dapat melakukan pengawasan," kata Ketua HNSI Kubu Raya, Bahtiar, di Sungai Raya, Minggu.<br /><br />Bahtiar mengatakan, selama ini pihak SPDN kerap mengeluh karena minyak yang datang takarannya selalu berkurang. Kendati demikian, tambah Bahtiar, pihak Pertamina membantah dan menegaskan jika takaran yang dikirim sudah cukup.<br /><br />"Pihak Pertamina membantah itu, mengatakan takaran mereka cukup. Padahal SPDN mengaku takaran mereka berkurang," tuturnya.<br /><br />Karena itu, lanjut Dia, tim terpadu yang dibentuk itu tidak hanya melakukan pengawasan di belakang meja saja. Namun sangat diharapkan dapat turun ke lapangan untuk mengawasi pendistribusian BBM dari Pertamina, hingga ke SPDN dan sampai ke tangan masyarakat (nelayan.red).<br /><br />"Pengawasan juga melibatkan unsur masyarakat setempat dimana SPDN itu berdiri. Pengawasan itu dari pengiriman hingga BBM itu sampai ke tangan masyarakat," sarannya.<br /><br />Menurutnya, penyalahgunaan BBM itu terjadi karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Oknum-oknum tersebut mengatasnamakan nelayan dan membeli solar dalam jumlah yang besar, namun setelah itu BBM tersebut dijual ke tempat lain.<br /><br />"Ini modus baru dari para oknum, dimana mereka mengatasnamakan nelayan dengan memodifikasi kapal, seperti memodifikasi tangki pada mobil. Setelah itu membeli BBM dalam jumlah yang besar, bahkan hingga dua ton, tapi mereka tidak beroperasi, melainkan setelah mendapat BBMnya malah dijualkan ke tempat lain," kata Bahtiar.<br /><br />Karena itu, selain dilakukannya pengawasan oleh tim terpadu perlu dijuga diberlakukan kartu pengendali untuk para nelayan. Meskipun kartu ini tidak mengurangi penyeludupan BBM, namun dapat mengantisipasi tindakan-tindakan yang serupa.<br /><br />"Kartu pengendali, sudah dimasukan ke usulan, kepada instansi terkait dan insya Allah bisa disetujui tahun ini. Kartu ini untuk mengantisipasi, meskipun itu tidak mengurangi, jadi masing-masing nelayan mendapat satu kartu pengendali, jadi sesuai dengan jumlah mesin yang digunakan saat mencari ikan," tuturnya.<br /><br />Dalam kartu kendali itu, tambah Bahtiar, selain dicantumkan nama, juga dicantumkan mengenai kebutuhan minyak untuk para nelayan dalam perharinya. Tetapi tidak, kata Dia, tidak mudah mendapatkan kartu kendali itu.<br /><br />"Harus ada rekomendasi yang dikeluarakan dari HNSI dan Kelurahan setempat, karena tidak sembarangan nelayan bisa mendapatkan kartu kendali. Proses pendapatan itu tidak mudah dan panjang, kenapa karena untuk mencegah terjadi penyalahgunaan. Salah satunya dengan adanya surat keterangan dari lurah maupun RT setempat, karena dengan adanya surat keterangan ini membuktikan, pihak yang bersangkutan itu benar-benar nelayan, kemudian rekomendasi dari HNSI," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>
